DPRD Kepri Minta Pemprov Kepri Lengkapi Semua Fasilitas Pendidikan di SMU dan SMK

BATAMCLICK.COM: Anggota Fraksi PKS DPRD Kepulauan Riau, M. Yusuf meminta Pemprov Kepri melengkapi fasilitas SMK Negeri 9 Batam pada tahun 2023.

Yusuf menyampaikan, fasilitas sekolah itu masih memprihatinkan lantaran masih kekurangan ruang kelas dan laboratorium.

“Penyiapan sarana prasarana di SMKN 9, pantauan kami masih sangat kurang infrastruktur seperti ruang kelas, akses jalan, dan workshop,” katanya saat menyampaikan pandangan akhir Fraksi PKS atas Ranperda APBD 2023, Selasa (22/11/2022).

Yusuf menerangkan, pemenuhan fasilitas sekolah penting segera dilakukan, apalagi SMKN 9 Batam merupakan sekolah advokasi untuk menciptakan calon tenaga kerja yang terampil.

BACA JUGA:   Lahan Batam Terbatas, Tak Semua Permohonan Diberikan

Selain itu, Yusuf juga meminta Pemprov Kepri masif menggelar pelatihan kerja untuk pencari kerja khususnya putra-putri daerah.

“Putra-putri daerah agar tetap eksis di daerahnya masing-masing mendapatkan pekerjaan yang layak, dukungan pemerintah perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Anggota Komisi III itu menambahkan, sebagai daerah kepulauan, sebagian besar penduduk Kepri berprofesi sebagai nelayan.

Ia mengusulkan agar pemerintah melakukan pembinaan, khususnya pengolahan hasil tangkap nelayan.

“Wilayah Kepri 96 persen berupa perairan, salah satu mata pencaharian masyarakat adalah nelayan, pemerintah perlu melakukan pembinaan,” tuturnya.

Yusuf menerangkan, Pemprov Kepri juga perlu memastikan seluruh warga Kepri khususnya Tanjungpinang, Bintan, dan Batam mendapatkan akses air bersih.

BACA JUGA:   Komplotan Penyelundup Sabu Dalam Bungkus Teh China Dituntut Hukuman Mati

Belakangan ini, warga tiga Kabupaten/Kota ini kerap mengeluhkan ketersediaan air bersih dan buruknya pelayanan perusahaan penyedia air minum.

“Pemprov Kepri harus memberikan solusi terhadap ketersediaan air bersih terhadap masyarakat di Tanjungpinang, Bintan, dan Batam,” terangnya.

Ketua DPD PKS Batam itu juga meminta agar Pemprov Kepri mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis kearifan lokal.

“Provinsi Kepri untuk melakukan inovasi dan optimalisasi pendapatan berbasis kearifan lokal, pemerintah perlu berkolaborasi dengan investor menggarap kearifan lokal,” pintanya.

Yusuf menambahkan, Pemprov Kepri perlu memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di seluruh Kabupaten/Kota.

BACA JUGA:   Ini Pandangan Akhir Fraksi DPRD Kepri terhadap Ranperda APBD 2023

Ia mengaku masif mendapati banyak masyarakat yang tinggal di gubuk tak layak huni dan membahayakan keselamatan penghuninya.

“Kita juga menginginkan Pemprov Kepri fokus memperbanyak rumah layak huni, kita masih mendapati masyarakat yang tinggal di gubuk yang memprihatinkan,” tambahnya.***