Gubernur Sumut sampaikan tiga prioritas tekan stunting ke Menko PMK

BATAMCLICK.COM : Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin menyampaikan tiga poin prioritas kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, dalam upaya mencegah stunting di wilayahnya.

Hal itu disampaikan Hassanudin saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Evaluasi Capaian Pelaksanaan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting tahun 2024 melalui pertemuan secara virtual di Medan, Jumat.

Pada kesempatan itu, Hassanudin menyebutkan bahwa pihaknya terus mengintensifkan tiga poin prioritas dalam pencegahan stunting pada 33 kabupaten/kota di wilayah ini.

Ketiga prioritas tersebut yakni memaksimalkan program pemberian makanan tambahan (PMT), penggunaan dana desa untuk PMT kepada Balita dan ibu hamil, dan melaksanakan program bapak asuh anak stunting.

“Ini merupakan upaya kami untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Hassanudin.

Dalam upaya tersebut, katanya, Pemprov Sumut optimistis angka prevalensi stunting di wilayah ini yang pada tahun 2023 mencapai 18,9 persen, dapat mencapai angka 14 persen pada tahun 2024 atau sesuai target nasional.

BACA JUGA:   RSUP Adam Malik kerja sama operasi jantung dengan Arab Saudi

“Pemprov Sumut terus berkomitmen untuk menekan prevalensi stunting, pada tahun 2023 turun menjadi 18,9 persen dan tahun 2024 optimistis turun menjadi 14 persen,” katanya.

Selain itu, kata dia, Pemprov Sumut juga telah melaksanakan kick off gerakan intervensi serentak di 28 kabupaten/kota, dengan sejumlah agenda.

Salah satunya adalah memastikan bahwa posyandu aktif 100 persen.

“Saat ini Sumut memiliki 614 unit Puskesmas, 15.344 unit Posyandu aktif. Sebanyak 96 persen Puskesmas telah dilengkapi antropometri standar, dan sebanyak 77 persen posyandu telah dilengkapi alat antropometri standar,” katanya.

Upaya lainnya yang dilakukan, Pemprov Sumut juga mengalokasikan berbagai sumber anggaran dalam akselerasi percepatan penurunan stunting tahun 2024.

Adapun dana yang dialokasi itu seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (BOKB) senilai Rp201,833 miliar, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berupa dana salur Puskesmas dan PMT berbahan pangan lokal senilai Rp116,664 miliar, serta dana APBDes Rp232,139 miliar.

BACA JUGA:   Tuchel Bawa Chelsea Juara Liga Champions

“Kami juga melaporkan bahwa dari 72,41 persen pengukuran Balita dengan prevalensi stunting hanya 2,57 persen. Sebesar 54,09 persen ibu hamil telah diukur lingkar lengan atas -LILA- dan hasilnya 6,36 persen ibu hamil dengan status kurang energi kronis -KEK-,” katanya.

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, angka prevalensi stunting di Sumatera Utara berhasil turun menjadi 18,9 persen atau berkurang sekitar 2,2 persen, dari tahun sebelumnya 2022 sebesar 21,1 persen.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam menurunkan angka stunting di wilayah ini, agar target nasional dapat terpenuhi.

“Upaya pengendalian prevalensi stunting di Sumut adalah sebuah prioritas yang tidak terbantahkan. Kami akan terus mengintensifkan langkah-langkah dalam pencegahan stunting. Tentunya melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan program-program intervensi, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak-anak,” ujarnya.

BACA JUGA:   Mbappe Sudah Sepakat Dengan Real Madrid?

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta posyandu saling berkolaborasi untuk mencapai target penimbangan dan pengukuran serentak 100 persen pada akhir Juni ini, dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Ia juga meminta BKKBN, Kemenkes, dan Pemerintah Daerah saling berkoordinasi untuk menyediakan data pasti tentang posyandu yang belum melakukan pengukuran dan intervensi serentak.

“Saya minta ada data posyandu mana yang belum melakukan kegiatan pengukuran dan intervensi, dan itu nanti akan kita hapus agar dalam waktu sembilan hari ini bisa tercatat targetnya. Nanti akan kita kelompokkan dari daerah mana, siapa yang akan bertanggung jawab, dan kapan akan dilakukan,” ujarnya.

Sumber : Antara