Wilayah perbatasan Indonesia menyimpan banyak tantangan—dari penyelundupan narkoba hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Menyikapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal mendesak Pemerintah agar segera memperkuat peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertugas di perbatasan.
Rizki menyoroti kondisi personel yang bekerja di pulau-pulau terpencil, jauh dari keluarga, dengan fasilitas minim dan tuntutan tugas tinggi. Ia menegaskan negara tak boleh membiarkan aparat bekerja dalam keterbatasan tanpa dukungan yang layak.
“Jangan sampai polisi yang menjaga perbatasan seolah-olah berjuang sendirian. Negara harus hadir lewat tunjangan, sarana operasional, dan pos yang layak,” ujar Rizki di Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Polisi di Titik Terluar Adalah Garda Kedaulatan
Rizki menggambarkan bagaimana aparat Polri di garis depan menghadapi kompleksitas wilayah seperti Kepulauan Riau, yang berbatasan langsung dengan tiga negara: Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Bentang laut luas dan ribuan pulau kecil menuntut logistik kuat serta armada patroli yang memadai.
“Kepulauan Riau bukan sekadar provinsi biasa. Ia adalah beranda terdepan Republik. Kita butuh polisi yang bukan hanya hadir, tapi kuat secara infrastruktur dan dukungan,” katanya.
Ia menilai Hari Bhayangkara Ke-79 menjadi momentum penting untuk memperkuat peran Polri di perbatasan. Menurutnya, semangat “Polri Presisi” harus menyentuh hingga petugas yang mengawal Indonesia di titik terluar.
Wujudkan Dukungan Nyata bagi Polisi Perbatasan
Rizki menambahkan, tantangan yang dihadapi polisi perbatasan tak sebanding dengan sumber daya yang mereka miliki. Namun, semangat pengabdian tetap mereka pegang. “Mereka bekerja dalam keterbatasan, tapi memikul tanggung jawab besar menjaga integritas dan kedaulatan negara,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah pusat segera mengalokasikan anggaran tambahan, memperbaiki infrastruktur pos perbatasan, dan meningkatkan kualitas hidup para petugas yang bertugas di garda depan negara.
Sumber: Antara