Batamclick.com,
Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengingatkan adanya jebakan baru dalam tata kelola pemerintahan di tengah derasnya arus informasi digital. Jebakan itu, menurut dia, adalah popularitas dan pencitraan yang dapat mengalahkan substansi kinerja pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Amsakar saat menghadiri peringatan HUT ke-28 Batam Pos di Batam, Senin (10/8). Dia menilai perkembangan media sosial telah mengubah cara pemerintah membangun citra di hadapan publik.
Menurut Amsakar, pemerintah saat ini dapat dengan mudah membentuk citra melalui foto dan video aktivitas pejabat yang dikemas semenarik mungkin untuk konsumsi publik.
“Ada jebakan baru dalam tata kelola pemerintahan. Jebakan baru itu bernama popularitas, bernama pencitraan,” kata Amsakar.
Dia mengatakan kondisi tersebut dapat mendorong pemerintah membentuk tim khusus untuk memilih foto dan video terbaik yang akan ditampilkan kepada masyarakat. Konten yang ditonjolkan, kata dia, belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya.
“Entah benar atau enggak, enggak penting. Yang penting dia menjadi viral,” ujarnya.
Amsakar menilai situasi itu berpotensi melahirkan pemimpin yang terlihat hebat dari sisi popularitas dan pencitraan, tetapi belum tentu memiliki kinerja yang sebanding dengan citra yang dibangun.
“Sangat boleh jadi sekarang ini akan lahir pemimpin-pemimpin yang hebat dari sisi popularitasnya, dari sisi pencitraannya,” katanya.
Dia juga mempertanyakan sejauh mana konten yang beredar di media sosial benar-benar merepresentasikan kenyataan di lapangan. Karena itu, Amsakar menekankan pentingnya peran media arus utama sebagai penyeimbang informasi.
Menurut dia, media mainstream tidak boleh sekadar mengikuti isu yang sedang viral, melainkan harus menguji informasi, meluruskannya jika keliru, dan berpihak pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Media mainstream ini bisa menjadi penengah dan meluruskan informasi yang bengkok serta berpihak kepada data yang akurat,” ujarnya.
Amsakar menyebut pemerintah juga menghadapi persoalan serupa ketika banyak pemberitaan positif dapat tertutupi oleh satu isu negatif yang viral.
“Kalau ada 15 berita positif, satu saja hal yang dipelintir menjadi negatif, maka satu itu yang paling mewarnai cerita,” katanya.
Dia menilai logika viral dapat menggeser perhatian publik dari fakta yang lebih utuh sehingga informasi yang sensasional lebih mudah menyebar dibanding informasi yang berbasis data.
Dalam konteks Batam, Amsakar meminta media tidak ikut terjebak dalam pola tersebut. Menurut dia, Batam memiliki nilai strategis yang besar sehingga citranya harus dibangun melalui informasi yang akurat mengenai ekonomi, investasi, dan kebijakan pemerintah.
“Batam terlalu mahal kalau harus kita jual dengan harga murah melalui berita-berita yang jelek-jelek,” ujarnya.
Pada kesempatan itu Amsakar juga menyinggung sejumlah capaian pemerintah selama sekitar satu tahun enam bulan kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra.
Dia menyebut pemerintah telah tiga kali bertemu Presiden Prabowo Subianto dan terdapat lima regulasi yang dibuat khusus untuk Batam.
Meski demikian, Amsakar menegaskan capaian tersebut tidak cukup hanya dikemas dalam bentuk pencitraan. Pemerintah, kata dia, tetap membutuhkan media yang kritis untuk menguji dan mengabarkan fakta di balik setiap kebijakan.
Karena itu, dia menilai hubungan pemerintah dan media harus ditempatkan sebagai kemitraan yang sehat. Selain menyampaikan informasi kepada publik, media juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap pemerintah.
Di tengah era ketika popularitas dapat dibangun dalam hitungan jam, Amsakar menilai verifikasi dan akurasi justru menjadi semakin penting.
Sumber, Batam Pos
