Batamclick.com,
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan dapur program makan bergizi gratis (MBG) menyerap hasil pertanian kawasan transmigrasi sekaligus memperkuat rantai pasok pangan dan perekonomian lokal.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN Albertus Dony Dewantoro mengatakan pengembangan program MBG perlu didukung kesiapan petani, koperasi, serta pelaku usaha lokal dalam menyediakan bahan pangan bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
“Kalau sekarang petani susah, kalau sekarang orang transmigrasi susah untuk memasarkan bahan bakunya, sudah ada dapur. Tinggal datang, kita siapkan,” kata Dony dalam pembekalan Tim Ekspedisi Patriot 2026 di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, hasil produksi petani di kawasan transmigrasi dapat dihimpun melalui koperasi sebelum disalurkan kepada SPPG sesuai kebutuhan, standar mutu, dan keamanan pangan.
Penguatan rantai pasok tersebut memungkinkan pengeluaran program MBG berputar di daerah serta memberikan manfaat kepada petani, koperasi, usaha mikro dan kecil, penyedia jasa distribusi, dan tenaga kerja lokal.
“Ingat, ada koperasi desa/kelurahan merah putih yang dapat mengoordinasikan, mengumpulkan, dan menyajikan bahan pangan itu kepada dapur,” ujarnya.
Dony menjelaskan bahwa program MBG tidak hanya menjadi intervensi pemenuhan gizi, tetapi juga dapat membentuk ekosistem ekonomi pangan yang menghubungkan produksi di tingkat desa dengan kebutuhan konsumsi masyarakat.
Menurut dia, keberadaan permintaan pangan yang rutin dari SPPG dapat memberikan kepastian pasar selama pasokan lokal memenuhi persyaratan jumlah, kontinuitas, mutu, dan keamanan pangan.
“MBG bukan hanya program gizi, tetapi juga ekosistem ekonomi pangan nasional yang melibatkan puluhan ribu pelaku usaha lokal,” ucapnya.
Pelibatan usaha lokal dalam penyelenggaraan MBG diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Pasal 38 ayat (1) peraturan tersebut mengamanatkan penyelenggaraan MBG memprioritaskan produk dalam negeri serta melibatkan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan badan usaha milik desa.
Ia meminta anggota Tim Ekspedisi Patriot turut membantu memetakan ketersediaan komoditas, kapasitas produksi petani, kelembagaan ekonomi, akses distribusi, serta kondisi gizi masyarakat di kawasan penugasan.
Dony menjelaskan bahwa data lapangan tersebut diperlukan untuk mempertemukan kebutuhan SPPG dengan kemampuan produksi daerah sekaligus mengidentifikasi hambatan yang mengganggu pembentukan rantai pasok lokal.
“Tolong, aspek gizi dan ketahanan pangan ini sebagai indikator utama diberikan masukan kepada BGN. Bagaimana kondisi gizi yang ada di wilayah transmigrasi, dengan datang dan mencari data riil,” ujarnya.
Menurut Dony, rantai pasok ideal dibangun dari petani kepada koperasi, kemudian diteruskan kepada SPPG agar manfaat ekonomi program dapat diterima masyarakat di sekitar dapur MBG.
Ia menambahkan penguatan pasokan pangan lokal juga dapat meningkatkan produktivitas kawasan transmigrasi, mendukung pemenuhan gizi ibu hamil, balita, dan peserta didik, serta mengurangi ketergantungan dapur pada bahan pangan dari luar daerah.
BGN berharap rekomendasi Tim Ekspedisi Patriot dapat membantu kawasan transmigrasi berkembang menjadi sentra pemasok bahan baku MBG yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan.
Sumber, Antara
