Kasus Korupsi PNBP Pandu Kapal Mulai Masuki Tahap Penuntutan
Kasus korupsi pandu kapal di Batam yang merugikan keuangan negara hingga Rp4,5 miliar akhirnya memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam resmi menerima pelimpahan tahap II, yakni tersangka beserta barang bukti dari penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri), Kamis (tanggal).
Kepala Seksi Intelijen Kejari Batam Priandi Firdaus menjelaskan, pelimpahan tersebut menandai selesainya tahap penyidikan dan memulai proses penuntutan di Kejari Batam. “Dari tiga tersangka, dua sudah kami serahkan hari ini, sementara satu tersangka lainnya masuh tunda karena alasan kesehatan,” ungkap Priandi.
Dua tersangka tersebut adalah LY, Direktur Operasional PT Bias Delta Pratama periode 2016–2018 dan 2019, serta AJ, yang juga menjabat sebagai Direktur Operasional perusahaan tersebut. Adapun tersangka ketiga, S, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemandu dan Penundaan Kapal Komersil periode 2012–2016, akan menyusul keesokan harinya.
Uang Rp4,5 Miliar Balik, Tapi Proses Hukum Tetap Jalan
Dalam pelimpahan tersebut, penyidik juga menyerahkan barang bukti berupa dokumen dan uang pengganti senilai Rp4,5 miliar. Tersangka membayar uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura. Meski demikian, pengembalian uang negara itu tidak otomatis menghentikan proses hukum.
Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Kepri, Yongki Arvius, menegaskan bahwa proses penyidikan tetap berjalan. Hal ini arena pengembalian terlaksana setelah kasus naik ke tahap penyidikan.
“Kami sudah berupaya meminta mereka membayar sejak penyelidikan, namun tidak acuh. Baru sekarang, setelah kasus naik, mereka mengembalikan uang kerugian negara,” kata Yongki.
Menurutnya, kedua tersangka kini di Rutan Batam sebelum nantinya pindah ke Rutan Tanjungpinang. Setelah tahap pelimpahan rampung, berkas perkara segera menyusun dan akan melimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang.
Skandal di Balik Pengelolaan PNBP Pandu Kapal
Kasus korupsi ini bermula dari kegiatan PT Bias Delta Pratama yang sejak 2015 hingga 2021.beroperasi. Sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) penyedia jasa pemanduan dan penundaan kapal di wilayah perairan Kabil dan Batu Ampar.
Namun, kegiatan tersebut tanpa dasar hukum yang jelas. Karena perusahaan tidak memiliki Kerja Sama Operasional (KSO) dengan BP Batam, sebagaimana mestinya.
Ketiadaan KSO membuat BP Batam tidak mendapatkan bagian 20 persen dari pendapatan jasa pandu dan tunda kapal. Uang tersebut seharusnya masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Akibatnya, negara rugi hingga Rp4,5 miliar.
“Perusahaan hanya beroperasi berdasarkan kesepakatan internal tanpa perjanjian resmi dengan BP Batam. Padahal, kerja sama semestinya berdasarkan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 16 Tahun 2012,” jelas sumber di lingkungan kejaksaan.
Kasus ini juga menjadi pengembangan dari perkara serupa yang melibatkan dua perusahaan lain, yakni PT Segara Catur Perkasa dan PT Pelayaran Kurnia Samudera. Kedua perusahaan tersebut sebelumnya telah divonis bersalah dan kena denda pidana sebesar Rp7 miliar.
Pembelaan dari Kuasa Hukum Tersangka
Sementara itu, penasihat hukum tersangka AJ menilai penetapan kliennya sebagai tersangka terlalu dipaksakan. Menurutnya, AJ baru menjabat sebagai Direktur Operasional PT Bias Delta Pratama pada tahun 2018, sedangkan dugaan pelanggaran terjadi sejak 2015.
Ia menjelaskan, pada periode tersebut, kewenangan pemberian izin jasa pemanduan kapal masih berada di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, bukan BP Batam.
“Klien kami baru diangkat melalui RUPS Luar Biasa pada 2018, dan saat itu KSO dengan BP Batam sudah terbentuk,” ujarnya.
Meski demikian, kejaksaan menegaskan bahwa seluruh proses hukum tetap berlanjut dan setiap pembelaan akan diuji di pengadilan.(kyy)
