BATAMCLICK.COM: Pemerintah Kota Batam mulai memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk memperbaiki cara merencanakan pembangunan. Melalui CERDAS AI yang terintegrasi dalam aplikasi SEMENANJUNG, pemerintah ingin memastikan setiap program pembangunan berangkat dari data, menjawab persoalan masyarakat, dan menghasilkan manfaat yang terukur.
Inovasi tersebut diperkenalkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batam melalui kegiatan peluncuran dan sosialisasi CERDAS AI, Selasa, 10 November 2026. Sistem ini disiapkan untuk membantu perangkat daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2028.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyambut positif penerapan teknologi tersebut. Ia meminta seluruh perangkat daerah segera memahami, menyosialisasikan, dan memanfaatkan CERDAS AI dalam proses perencanaan pembangunan.
Bagi Amsakar, langkah ini penting karena Batam terus berkembang sebagai pusat investasi, industri, perdagangan, dan pariwisata. Dinamika tersebut membuat persoalan pembangunan semakin kompleks. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pola kerja administratif untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berubah.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya kegiatan atau besarnya anggaran yang terserap. Ukuran yang lebih penting ialah hasil dan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Tantangan pemerintah, menurut dia, terletak pada kemampuan mengolah data pembangunan yang tersebar menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Data harus mampu menunjukkan persoalan, membaca kecenderungan, sekaligus membantu menentukan langkah yang tepat.
Di sinilah CERDAS AI diharapkan mengambil peran.
CERDAS AI merupakan singkatan dari Cepat Rekomendasi dan Analisis berbasis AI. Teknologi ini dirancang untuk membantu perangkat daerah membaca data, mengidentifikasi kebutuhan pembangunan, serta memperoleh rekomendasi awal dalam menyusun program dan kegiatan.
Melalui aplikasi SEMENANJUNG, proses perencanaan diharapkan menjadi lebih terintegrasi. Data tidak lagi sekadar dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi diolah menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.
Amsakar juga menekankan bahwa digitalisasi pemerintahan harus diikuti perubahan budaya kerja. Proses pencatatan elektronik perlu terhubung dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi pembangunan.
Dengan keterhubungan tersebut, pemerintah dapat membaca pola, melihat perkembangan indikator, menemukan penyimpangan, serta mengenali potensi risiko sejak awal.
Namun, ia mengingatkan bahwa teknologi bukan tujuan akhir. Kehadiran AI harus menjadi alat untuk memperbaiki kualitas keputusan pemerintah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Menyusun Anggaran dari Persoalan Nyata
Persiapan Renja perangkat daerah tahun 2028 menjadi salah satu perhatian utama Amsakar. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah tidak terburu-buru menyusun daftar kegiatan sebelum mengevaluasi hasil pembangunan sebelumnya.
Evaluasi harus dimulai dengan membaca capaian tahun 2026 dan perkembangan pelaksanaan program pada 2027. Perangkat daerah perlu menemukan indikator yang belum tercapai, kinerja yang menurun, serta penyebab persoalan tersebut.
Setelah itu, pemerintah harus merumuskan intervensi yang tepat. Program, kegiatan, dan subkegiatan harus memiliki hubungan langsung dengan masalah yang hendak diselesaikan.
Target pembangunan pun harus terukur dan realistis. Seluruhnya perlu selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Amsakar ingin agar setiap rupiah anggaran memiliki alasan yang jelas. Belanja pemerintah harus diarahkan pada program yang memberikan kontribusi nyata terhadap prioritas pembangunan, bukan sekadar memenuhi rutinitas tahunan.
Ia juga meminta perangkat daerah tidak berhenti mengukur keluaran atau output. Pemerintah harus melihat hasil atau outcome, termasuk dampak yang dirasakan masyarakat setelah sebuah program dijalankan.
Keterkaitan antara RPJMD, prioritas pembangunan daerah, Renja perangkat daerah, hingga APBD harus dijaga. Dengan begitu, perencanaan dan penganggaran tidak berjalan sendiri-sendiri.
Mengakhiri Ego Sektoral
Penerapan CERDAS AI juga membawa tuntutan lain: kedisiplinan dalam mengelola data dan memperkuat kerja sama antarperangkat daerah.
Amsakar meminta setiap kepala perangkat daerah memastikan data yang digunakan lengkap, konsisten, akurat, dan disampaikan tepat waktu. Data yang keliru berpotensi menghasilkan analisis dan rekomendasi yang tidak tepat.
Ia juga mendorong kolaborasi lintas sektor. Persoalan pembangunan tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu instansi. Karena itu, perangkat daerah perlu meninggalkan ego sektoral dan membangun kerja bersama.
Hasil analisis CERDAS AI diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menyusun Renja 2028. Teknologi tersebut dapat mempercepat pembacaan data dan memberikan rekomendasi awal, sedangkan keputusan kebijakan tetap membutuhkan pertimbangan serta tanggung jawab pemerintah.
Pada akhirnya, keberhasilan inovasi ini tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang digunakan. Ukurannya terletak pada kemampuan pemerintah menerjemahkan data menjadi kebijakan, mengarahkan anggaran pada kebutuhan masyarakat, dan memastikan pembangunan memberikan hasil yang dapat dirasakan.
Amsakar menutup peluncuran dengan pantun yang sekaligus menjadi harapan bagi masa depan perencanaan pembangunan Batam.
“Memetik bunga melati di dalam taman, bunga dijadikan jambangan sebagai penghias. Dengan Bismillah CERDAS AI kami resmikan, semoga menjadikan perencanaan berkualitas.”
Peluncuran itu menjadi awal dari upaya mengubah cara kerja pemerintahan. Sebab, pembangunan yang baik tidak hanya membutuhkan anggaran besar, tetapi juga keputusan yang tepat, data yang dapat dipercaya, dan keberanian memperbaiki cara kerja.(bos)
