Batamclick.com,
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memperkuat ekosistem perumahan nasional melalui integrasi data, teknologi, dan kebijakan lintas sektor.
“Hari ini kami berdiskusi panjang dengan Ketua DEN, Pak Luhut. Nomor satu agendanya adalah bagaimana soal IT, soal AI (artificial intelligence), soal teknologi intinya, kita diskusikan supaya membuat lebih transparan, lebih cepat, lebih tepat sasaran, berbasis data,” kata Ara ditemui seusai pertemuan terbatas dengan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Kamis.
Ara mengatakan pembahasan utama bersama DEN difokuskan pada pemanfaatan teknologi informasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan sistem berbasis data agar seluruh program perumahan berjalan lebih transparan hingga tepat sasaran.
Kementerian PKP akan menyinkronkan basis data internal dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) serta dukungan tim DEN untuk menghasilkan data perumahan nasional yang lebih akurat dan terintegrasi.
Sinkronisasi tersebut mencakup pendataan backlog perumahan secara by name by address, baik masyarakat yang belum memiliki rumah maupun penghuni rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.
Data terpadu itu juga menjadi dasar penyaluran bantuan stimulan perumahan, termasuk program bedah rumah yang meningkat dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit agar benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Ara menjelaskan BPS telah memetakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi sebagai acuan penyusunan prioritas program perumahan sehingga intervensi pemerintah semakin efektif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“BPS sudah membantu dengan cara memberikan misalnya 20 kabupaten/kota di Indonesia yang paling banyak persentase kemiskinannya di mana saja. Kalau saya tidak salah ingat dari 20 itu kurang lebih 19 ada di Papua. Artinya di enam provinsi di Papua,” ucap Ara.
Maruarar menjelaskan Kementerian PKP juga tengah menyusun Undang-Undang Perumahan yang akan mengintegrasikan berbagai aspek dalam penyelenggaraan perumahan, mulai dari penyediaan data, lahan, pembiayaan, hingga koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Menurutnya, masukan dari Ketua DEN menjadi bagian penting dalam menyempurnakan kebijakan tersebut agar mampu mendukung pembangunan sektor perumahan secara berkelanjutan.
Selain membahas penguatan data dan regulasi, Ara juga menyampaikan pentingnya optimalisasi pemanfaatan tanah negara untuk pembangunan perumahan rakyat.
Kementerian PKP terus berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), serta kementerian dan lembaga terkait agar aset negara yang memiliki potensi dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat.
Menurutnya, berbagai skema, termasuk kerja sama dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), terus dikaji untuk mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat.
Dalam pertemuan dengan Ketua DEN, Ara juga menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan akad serentak 62.000 rumah subsidi di seluruh Indonesia pada 30 Juli 2026 di Batam sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.
Kemudian pada Desember mendatang, pemerintah kembali menargetkan akad 71.000 rumah subsidi secara nasional dengan pusat kegiatan di Jawa Timur guna mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat.
Ara juga menyampaikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan menjadi terobosan baru yang mendorong pembiayaan sektor perumahan setelah kuotanya dinaikkan pemerintah dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun.
Menurut Ara, sektor perumahan memiliki efek berganda terhadap perekonomian karena menggerakkan ratusan industri pendukung seperti genteng, bata, kaca, cat, perbankan, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Sumber, Antara
