Investasi di Batam Makin Berat, Pengusaha Soroti Soal Logistik, Gas Hingga Ancaman Robot

Pengusaha mengungkap tantangan investasi di Batam, mulai dari biaya logistik, tarif gas industri, lahan hingga ancaman otomatisasi dan perubahan perdagangan global.
Pengusaha mengungkap tantangan investasi di Batam, mulai dari biaya logistik, tarif gas industri, lahan hingga ancaman otomatisasi dan perubahan perdagangan global.

BATAMCLICK.COM: Investasi di Batam menghadapi tekanan dari berbagai arah. Pengusaha tidak hanya berhadapan dengan persoalan lahan dan perizinan, tetapi juga biaya logistik, tarif listrik, pasokan gas industri hingga perubahan kebijakan perdagangan global.

Ketua Apindo Kota Batam Rafki Rasyid mengatakan persoalan tersebut terus menjadi perhatian dunia usaha.

Menurut dia, kondisi manufaktur Batam juga mulai menghadapi ketidakpastian. Apalagi, sejumlah industri bergantung pada pasar ekspor dan kebijakan negara tujuan.

“Manufaktur kita di Batam tidak sedang baik-baik saja,” kata Rafki.

Biaya logistik masih menjadi beban

Rafki mengatakan pengusaha di kawasan perdagangan bebas Batam masih menghadapi sejumlah biaya yang cukup tinggi.

Keluhan itu antara lain menyangkut listrik, gas industri, lahan dan pengiriman barang.

Gas industri, misalnya, terkadang sulit diperoleh. Ketika pasokan terbatas, harganya ikut naik.

Persoalan lain muncul pada biaya logistik. Pengiriman barang dari Batam ke sejumlah negara masih membutuhkan transit melalui Singapura. Kondisi itu membuat ongkos pengiriman menjadi lebih mahal.

Bahkan, pengiriman mesin dari Batam ke Jakarta untuk keperluan perbaikan tetap menimbulkan kewajiban pajak.

“Ketika kita punya mesin di sini mau diperbaiki, dikirim ke Jakarta misalkan, itu tetap kena PPN 11 persen,” ujarnya.

Kenaikan tarif kontainer di Pelabuhan Batu Ampar juga sempat menjadi perhatian Apindo.

Rafki menyebut tarif yang sebelumnya sekitar Rp1,2 juta per kontainer naik menjadi sekitar Rp4 juta. Apindo kemudian meminta BP Batam menunda penerapan tarif tersebut untuk memberi waktu evaluasi.

Menurut dia, kenaikan biaya seperti itu pada akhirnya akan masuk ke struktur biaya perusahaan.

“Naiknya lumayan signifikan dari Rp1.200 per kontainer menjadi Rp4 juta,” katanya.

Pengusaha juga menunggu kepastian listrik

Rafki Rasyid Ketua APINDO Batam

Persoalan listrik menjadi beban lain yang diperhatikan pelaku industri.

Apindo, kata Rafki, telah beberapa kali berdiskusi dengan PLN untuk meminta skema tarif khusus bagi sektor industri.

Tujuannya agar kenaikan biaya energi tidak terlalu menekan dunia usaha.

Rafki mengatakan Apindo akan mengkaji setiap formulasi tarif yang diterapkan. Jika kenaikannya dinilai terlalu membebani, pihaknya akan kembali membahasnya bersama PLN.

Bagi industri, kepastian biaya menjadi penting karena perusahaan harus menghitung biaya produksi jauh sebelum barang dipasarkan.

Ancaman datang dari perang tarif

Tekanan terhadap industri Batam tidak hanya berasal dari dalam negeri.

Perubahan kebijakan perdagangan Amerika Serikat juga menjadi perhatian, terutama bagi industri yang mengandalkan ekspor.

Rafki mencontohkan industri panel surya. Menurut dia, tarif Amerika Serikat terhadap panel surya dari Indonesia berada di atas 100 persen, bahkan mencapai sekitar 140 persen untuk produk tertentu.

Jika kondisi tersebut bertahan, kata dia, perusahaan akan kesulitan mempertahankan pasar ekspornya.

“Kalau tarif itu masih berlaku, mau enggak mau mereka pasti tutup. Mereka akan hengkang,” ujar Rafki.

Ia juga melihat perubahan hubungan dagang Amerika Serikat dan Cina dapat memengaruhi industri di Batam.

Sebelumnya, sebagian perusahaan memilih memindahkan kegiatan produksi dari Cina ke negara lain, termasuk Batam, untuk menghindari tarif perdagangan.

Jika kebijakan tarif berubah, perusahaan tersebut berpotensi menghitung ulang lokasi produksinya.

Bagi Batam, situasi itu menjadi tantangan karena keputusan investasi perusahaan global sangat bergantung pada biaya dan akses pasar.

Manufaktur menghadapi tekanan ganda

Tekanan lain datang dari perkembangan teknologi.

Rafki menilai perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dapat mengubah kebutuhan industri elektronik. Produk seperti telepon seluler, laptop dan komputer tetap membutuhkan perangkat keras, tetapi perkembangan teknologi dapat mengubah pola investasi industri.

Karena itu, ia melihat industri yang selama ini menjadi basis manufaktur Batam perlu mengantisipasi perubahan tersebut.

“Manufaktur kita di Batam tidak sedang baik-baik saja,” katanya.

Meski begitu, Rafki mengatakan belum melihat gelombang PHK besar-besaran akibat kondisi tersebut.

Namun, ia mengingatkan dampaknya perlu dilihat dalam beberapa tahun ke depan karena perubahan investasi dan teknologi tidak selalu langsung terlihat pada jumlah tenaga kerja.

Data center tumbuh, tetapi tenaga kerja terbatas

Di tengah ketidakpastian tersebut, investasi data center menjadi salah satu sektor yang terus berkembang.

Rafki mengakui nilai investasinya besar. Namun, kebutuhan tenaga kerja data center relatif lebih sedikit dibandingkan industri manufaktur.

Kondisi itu membuat nilai investasi yang besar tidak otomatis menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang sama.

Karena itu, menurut Rafki, Batam perlu menjaga keseimbangan antara investasi padat modal dan padat karya.

Ia tidak mempersoalkan masuknya investasi data center. Namun, Batam dinilai tetap membutuhkan manufaktur sebagai salah satu tulang punggung ekonomi.

“Jangan terlalu banyak padat modal. Tenaga kerja kita tidak terserap,” ujarnya.

Robot mulai menggantikan pekerjaan di lini produksi

Persoalan tenaga kerja juga berkaitan dengan perubahan pola produksi.

Rafki mengatakan sejumlah perusahaan manufaktur mulai mengubah pola produksi dari padat karya menjadi padat modal.

Salah satu caranya dengan menggunakan robot dan otomatisasi.

Pekerjaan berulang di lini produksi yang sebelumnya dilakukan manusia mulai dialihkan kepada mesin. Menurut dia, perusahaan melihat robot lebih presisi dan dapat bekerja dalam waktu panjang tanpa biaya tenaga kerja seperti manusia.

Investasi awal memang besar. Namun, perusahaan dapat menekan biaya operasional dalam jangka panjang.

Perubahan itu menjadi tantangan baru bagi tenaga kerja Batam.

Rafki bahkan mengingatkan kenaikan biaya tenaga kerja yang terlalu tinggi dapat mendorong perusahaan mempercepat otomatisasi.

Karena itu, ia mendorong pembahasan upah tidak hanya berfokus pada kenaikan upah minimum. Menurut dia, struktur dan skala upah dapat menjadi ruang bagi pekerja dan perusahaan untuk bernegosiasi berdasarkan kemampuan serta produktivitas perusahaan.

PSN bisa membuka lapangan kerja, tetapi butuh waktu

Rafki juga melihat proyek strategis nasional di Batam dan sekitarnya sebagai salah satu peluang untuk memperluas lapangan kerja.

Ia menyebut Rempang Eco-City, Tanjung Sauh dan kawasan Wiraraja sebagai proyek yang berpotensi menyerap tenaga kerja jika berjalan.

Namun, pembangunan proyek besar membutuhkan waktu.

Pembebasan lahan, pembangunan kawasan dan penyelesaian perizinan tidak bisa berlangsung dalam waktu singkat.

Sementara itu, persoalan pengangguran sudah muncul sekarang.

Rafki mengatakan sejumlah persoalan perizinan proyek juga masih berada pada level pusat maupun daerah. Ia juga menyebut adanya perbedaan pandangan birokrasi mengenai hubungan antara kawasan FTZ dan PSN.

Jangan hanya mengandalkan investasi besar

Karena itu, Rafki meminta Batam tidak cepat puas dengan besarnya investasi yang masuk.

Menurut dia, pemerintah perlu terus mencari investasi baru sekaligus menjaga perusahaan yang sudah beroperasi.

Ia menilai mempertahankan dan mendorong ekspansi investor lama bisa menjadi langkah penting karena perusahaan tersebut sudah mengenal kondisi Batam.

Pemerintah, kata dia, bisa memberikan insentif, mempercepat perizinan dan menyediakan lahan siap pakai dengan biaya yang masuk akal.

“Yang paling mudah itu adalah mendorong pengusaha yang sudah ada dibanding mengundang investor baru masuk,” katanya.

Pengusaha lokal jangan hanya menjadi penonton

Rafki juga menyoroti peran pengusaha lokal.

Menurut dia, perusahaan lokal seharusnya tidak hanya bergerak di sektor perdagangan, kuliner atau jasa umum. Mereka juga perlu masuk ke rantai pasok industri Batam.

Ia mencontohkan kebutuhan industri seperti baut, komponen mesin, pekerjaan pemesinan dan berbagai kebutuhan pendukung manufaktur.

Masalahnya, akses pengusaha lokal ke rantai pasok perusahaan besar masih terbatas.

Karena itu, pemerintah daerah dan BP Batam dinilai perlu membuka koneksi antara perusahaan besar dengan pelaku usaha lokal.

Jika rantai pasok tersebut tumbuh, manfaat investasi tidak hanya berhenti pada perusahaan besar. Lapangan kerja juga bisa tumbuh di perusahaan-perusahaan pendukung.

“Bagaimana pengusaha lokal kita ini diberdayakan juga, jadi dia bisa menampung tenaga kerja,” kata Rafki.

PHK diminta menjadi pilihan terakhir

Di tengah tekanan terhadap industri, Rafki meminta perusahaan tetap mempertahankan investasi di Batam.

Ia berharap perusahaan yang sudah beroperasi tidak buru-buru memindahkan kegiatan usahanya.

Ia juga meminta perusahaan menghindari PHK selama masih ada pilihan lain.

Sebab, PHK tidak hanya berdampak kepada pekerja. Pengurangan tenaga kerja juga bisa menekan daya beli masyarakat dan kemudian memukul sektor usaha lain.

“Jalan terakhir kalau bisa, PHK itu adalah jalan terakhir,” ujarnya.

Pekerja juga dituntut meningkatkan kemampuan

Di sisi lain, Rafki meminta pekerja menjaga hubungan industrial yang baik.

Ia menilai produktivitas menjadi salah satu kunci agar perusahaan tetap tumbuh. Ketika perusahaan memperoleh keuntungan, ruang untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja juga semakin terbuka.

Namun, pekerja juga perlu meningkatkan kemampuan.

Rafki mendorong pekerja mengikuti pelatihan dan sertifikasi agar memiliki peluang naik jabatan dan meningkatkan pendapatan.

“Investasi ke diri sendiri, bisa dengan mengikuti pelatihan, bisa dengan mengikuti sertifikasi,” katanya.

Bagi Batam, tantangannya kini bukan sekadar mendatangkan investasi sebanyak-banyaknya.

Kota industri ini harus memastikan investasi yang masuk mampu bertahan, memperluas usaha, menyerap tenaga kerja dan menciptakan rantai ekonomi yang lebih luas.

Sebab, ketika biaya investasi semakin tinggi sementara tenaga kerja semakin sedikit terserap, besarnya nilai investasi belum tentu berbanding lurus dengan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.(bos)

Exit mobile version