BATAMCLICK.COM: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam terus memperketat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) yang tinggal dan beraktivitas di wilayah Kepulauan Riau. Sepanjang pekan ini, sepuluh WNA kembali ketangkap karena terbukti melanggar aturan keimigrasian. Dari jumlah tersebut, enam orang akan segera balek kampongi.
Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad, menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari komitmen Imigrasi Batam untuk menjaga tertib hukum di tengah meningkatnya mobilitas orang asing di kota industri dan pariwisata tersebut.
“Hari ini kami menangani sepuluh detensi. Enam akan kami deportasi, satu kami tingkatkan ke tahap penyidikan. Dan tiga lainnya masih dalam proses pemeriksaan,” ujar Hajar di Batam, Selasa.
Beragam Pelanggaran
Menurut Hajar, mereka melakukan pelanggaran yang beragam. Ada yang menyalahgunakan izin tinggal, ada pula yang bekerja tanpa izin resmi. Misalnya, seorang WNA asal Tiongkok berinisial WG, pemegang Visa on Arrival (VOA), kedapatan menjadi agen penyedia tamu di tempat hiburan malam berinisial PKA.
Kasus serupa juga menjerat seorang WNA asal Singapura, LBT, yang memanfaatkan fasilitas bebas visa kunjungan untuk mengelola bisnis hotel di Batam. “Padahal, visa bebas kunjungan tidak dapat untuk untuk bekerja atau menjalankan usaha,” tegas Hajar.
Tidak berhenti di situ, tiga warga negara India — GA, MA, dan NKS — turut ketangkap karena menggunakan visa pelatihan dan kunjungan untuk bekerja di sebuah perusahaan di Batam. Sementara itu, seorang warga negara Taiwan berinisial CTJ ketangkap saat hendak berangkat ke Singapura. Ternyata ia telah overstay selama 74 hari. “Keempat kasus ini akan segera kami deportasi,” jelasnya.
Di sisi lain, Imigrasi Batam juga tengah memeriksa tiga WNA Tiongkok dari perusahaan PT ElUl. Ia bekerja tidak sesuai dengan izin tinggalnya. Sedangkan satu warga negara Singapura berinisial MP kini tengah menjalani proses penyelidikan. Statusnya akan naik ke tahap penyidikan keimigrasian.
“MP diduga melanggar Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024. Ancaman hukumannya satu tahun penjara dan/atau denda Rp100 juta,” ungkap Hajar.
Ia menegaskan, tindakan tegas seperti ini tidak hanya untuk menegakkan aturan. Tetapi juga menjaga nama baik dan stabilitas Batam sebagai kawasan strategis yang menjadi pintu gerbang internasional Indonesia. “Kami akan terus memperketat pengawasan dan menindak siapa pun yang melanggar ketentuan keimigrasian,” tegasnya.
