Bank Indonesia Bersinergi Dengan Pemerintah Dalam Implementasi PP Nomor 36 Tahun 2023 Tentang DHE SDA

Batamclick.com, Jakarta – Bank Indonesia bersinergi dengan Pemerintah dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) DHE SDA tentang Devisa Hasil Ekspor dan Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP DHE SDA) dalam bentuk penetapan instrumen penempatan DHE SDA serta pengaturan pemantauan dan pengawasannya. 

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo

menjeaskan mengenai penetapan instrumen tersebut mengacu kepada 3 (tiga) prinsip.

” Yaitu yang pertama sejalan dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah DHE SDA, kemudian yang kedua pemanfaatan DHE SDA tersebut untuk kebutuhan dalam negeri; dan yang ketiga pengaturan instrumen lain yang diperbolehkan akan dilakukan kemudian dengan tetap berdasarkan prinsip pertama dan kedua dimaksud,” ujar Perry Warjiyo.

BACA JUGA:   Roma Harus Minta Maaf ke Fans!

Bank Indonesia menetapkan 7 (tujuh) jenis instrumen yang dapat menjadi instrumen penempatan DHE SDA dan pemanfaatan atas instrumen penempatan DHE SDA tersebut untuk saat ini, yakni 

1. Rekening Khusus DHE SDA

2. Deposito Valas Bank

3. Term Deposit Valas DHE SDA

4. Promissory Notes Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

5. Penempatan deposito valas yang dapat dimanfaatkan menjadi agunan kredit Rupiah

6. Swap Valas Nasabah – Bank, dan

7. Swap Valas Bank – BI

Untuk memperkuat efektivitas implementasi PP DHE SDA, Bank Indonesia juga akan melakukan pengaturan terkait dengan penguatan pengawasan dan pelaporan kewajiban DHE SDA.

BACA JUGA:   Ketika Pimpinan Pusat PKS Bertandang Ke kediaman Ketua Nasdem Kepri

“Bank Indonesia mendukung penuh implementasi Peraturan Pemerintah DHE SDA,” demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam konferensi pers bersama Implementasi DHE SDA pada Jumat (28/07) di Kantor Kemenko Perekonomian, yang turut dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Lanjut Perry Warjiyo, kebijakan pemerintah dalam PP No. 36/2023 tentang DHE SDA tersebut merupakan amanah UUD 1945 Pasal 33 ayat 4 yang berbunyi perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

BACA JUGA:   Cavani Siap Tinggalkan MU

” Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan dan meningkatkan sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan lembaga lainnya,” tutup Perry Warjiyo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *