Ribuan WNI Dideportasi dari Malaysia, KJRI Minta Masyarakat Tidak Lagi Tempuh Jalur Ilegal
KJRI Johor Baharu kembali mengingatkan masyarakat Indonesia untuk tidak tergoda bekerja ke luar negeri secara ilegal. Seruan ini disampaikan setelah lembaga tersebut mencatat angka yang cukup memprihatinkan: sebanyak 3.585 Warga Negara Indonesia (WNI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) dideportasi dari Malaysia hanya dalam enam bulan pertama tahun 2025.
Pelaksana Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya (Pensosbud) KJRI Johor Baharu, Erry Kenanga, menyampaikan imbauan itu saat berada di Batam, Rabu. Ia menekankan pentingnya jalur resmi sebagai bentuk perlindungan hak-hak PMI.
“Bekerja secara legal bisa melalui BP3MI atau dinas tenaga kerja di wilayah masing-masing. Masuk secara legal dan prosedural akan memberikan jaminan perlindungan bagi setiap pekerja,” tutur Erry.
Lengkapi Diri Dengan Keterampilan
Lebih dari sekadar proses administratif, menurut Erry, PMI yang berangkat secara prosedural juga akan mendapatkan berbagai pelatihan. Mereka akan diberi bekal keterampilan teknis, pengenalan budaya, serta bahasa yang relevan dengan negara tujuan.
“Pekerja akan diajarkan kebiasaan-kebiasaan negara setempat. Jadi bukan hanya siap kerja, tapi juga siap beradaptasi,” katanya.
Selain pelatihan, para PMI resmi juga memperoleh perlindungan ketenagakerjaan, termasuk asuransi.
“Setahu kami, BPJS sudah memberikan jaminan kerja bagi PMI yang berangkat ke luar negeri secara resmi,” tambah Erry.
Jalur Cepat yang Menyesatkan
Sayangnya, angka deportasi yang tinggi menunjukkan masih banyak masyarakat yang memilih jalur cepat namun berisiko tinggi. Selama Semester I tahun ini, 3.585 PMI dipulangkan ke Tanah Air, dan KJRI menilai angka itu tidak bisa dianggap kecil.
“Kami belum bisa bandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tapi jumlah ini cukup besar dan sangat mengkhawatirkan,” ujarnya.
Untuk mengatasi lonjakan deportasi, pemerintah Indonesia dan Imigresen Malaysia sepakat menjalankan Program M, sebuah skema kerja sama pemulangan secara bertahap bagi para WNI yang tinggal secara ilegal di Malaysia. Dalam dua tahun (2025 hingga 2026), mereka menargetkan memfasilitasi pemulangan 7.200 WNI.
“Dari total 3.585, sebanyak 1.129 orang dipulangkan melalui Program M. Dan minggu ini akan ada lagi 90 orang yang dipulangkan lewat Dumai, Riau,” jelas Erry.
Selain melalui Program M, sebagian WNI juga memilih untuk pulang secara mandiri.
Jumlah Nyata Pekerja
KJRI Johor Baharu pun terus berupaya memperbarui data jumlah WNI yang tinggal di Malaysia, khususnya mereka yang datang secara tidak prosedural. Ironisnya, tidak sedikit WNI yang berangkat secara legal pun enggan melaporkan diri ke KJRI.
“Kami berdasarkan data dari DPTLN, permohonan paspor, SPLP, dan juga data siswa di Sekolah Indonesia Johor Bahru. Dari data itu, ada sekitar 130 ribu WNI di Malaysia,” kata Erry.
Namun, ia percaya angka sebenarnya jauh lebih besar. Karena itu, ia mengimbau seluruh WNI yang berada di Malaysia, baik secara legal maupun ilegal, agar melaporkan keberadaannya ke perwakilan RI terdekat.
