BATAMCLICK.COM: Di tengah hiruk-pikuk jalanan Sumatera Utara, ribuan pengemudi ojek online (ojol) setiap hari mengandalkan gawai dan roda dua mereka untuk menyambung hidup. Di balik sapaan ramah dan senyum tipis mereka saat mengantar penumpang atau pesanan makanan, tersimpan cerita tentang ketidakpastian, minimnya perlindungan, dan tuntutan kerja yang kian berat.
Melihat kondisi itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengambil langkah besar. Sebuah regulasi khusus tengah disusun untuk mengatur layanan ojek online—bukan sekadar aturan, tapi bentuk nyata perhatian dan perlindungan bagi para mitra pengemudi serta konsumen.
Regulasi ini dibahas dalam rapat lanjutan yang digelar secara hybrid, Selasa, 27 Mei 2025, dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Dr. Agustinus Panjaitan. Rapat ini melibatkan lintas sektor: dari instansi pemerintah, kepolisian, hingga aplikator seperti Grab, Gojek, Maxim, InDrive, dan Shopee.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari pertemuan awal pada 23 Mei 2025 lalu, yang telah membahas pondasi Draft SK Gubernur—sebuah dokumen yang kelak menjadi payung hukum dalam pengaturan layanan ojol di wilayah Sumut.
Dalam rapat tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan pentingnya keadilan dalam kemitraan. “Jangan sampai usaha besar menekan yang kecil,” kata Sofyan, perwakilan KPPU Sumut. Ia menegaskan bahwa pola bagi hasil tidak cukup hanya diatur melalui keputusan gubernur—harus ada perjanjian kerja sama yang jelas dan adil.
Senada, Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) menyoroti lemahnya posisi konsumen dalam ekosistem layanan digital. Sering kali, ketika terjadi masalah—barang tak sampai, pesanan tak sesuai—konsumen kebingungan ke mana harus mengadu. “Aplikator tak bisa semata-mata melempar tanggung jawab ke pengemudi,” tegas perwakilan LAPK.
Masalah potongan biaya oleh aplikator yang berkisar 15–20 persen juga menjadi sorotan. Potongan sebesar itu, menurut LAPK, seharusnya turut meng-cover tanggung jawab terhadap konsumen, termasuk saat terjadi keluhan atau kerugian.
Beberapa aplikator, seperti Grab dan Gojek, memang telah memberikan perlindungan asuransi hingga Rp50 juta dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, Dinas Ketenagakerjaan Sumut mencatat masih banyak ketidakjelasan—terutama terkait hak atas THR, bonus, serta praktik pemutusan kemitraan secara sepihak hanya karena rating rendah.
BPJS Ketenagakerjaan bersama Disnaker menegaskan bahwa seluruh mitra pengemudi wajib didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Meski aplikator menyediakan asuransi tambahan, perlindungan negara tetap menjadi yang utama dan wajib, sesuai amanah undang-undang.
Di sisi lain, Dinas Kominfo Sumut menekankan pentingnya pendaftaran sistem elektronik oleh setiap perusahaan aplikator ke Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Tujuannya jelas—agar pemerintah memiliki akses pengawasan dan dapat melindungi data serta layanan digital yang digunakan masyarakat.
Tak hanya itu, Kominfo juga mendorong aplikator menyediakan dashboard digital yang transparan, agar aktivitas layanan bisa dipantau secara real-time. Ini penting demi memastikan pengawasan berjalan adil dan terbuka.
Sebagai langkah lanjut, Draft SK Gubernur mengenai penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat berbasis aplikasi akan kembali dibahas bersama komunitas mitra pengemudi pada minggu pertama Juni 2025.
Tak hanya regulasi, Pemprov Sumut juga akan membentuk Satgas Perlindungan Rakyat dengan pendekatan Restorative Justice (Prestise), sebuah langkah strategis dari Gubernur untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem ojol.
Lebih dari sekadar aturan, regulasi ini adalah bentuk penghargaan kepada para pengemudi ojol yang bekerja tanpa lelah dalam diam—mengantar makanan hangat, membawa pulang anak sekolah, atau sekadar membantu orang tua belanja di pasar. Dengan regulasi yang kuat, transparan, dan berpihak, roda perjuangan mereka tak lagi berputar dalam ketidakpastian.(ded)
