Peluang Investasi Kian Terbuka
BATAMCLICK.COM: Kabar besar datang dari Batam. Pemerintah pusat resmi memutuskan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam bertambah dari yang semula hanya mencakup delapan pulau, kini meluas menjadi 14 pulau plus sebagian kecil wilayah perairan. Keputusan ini lahir melalui Konsultasi Publik Rancangan Perubahan PP Nomor 46 Tahun 2007 yang digelar Badan Pengusahaan (BP) Batam di Balairungsari, Selasa siang (26/8/2025).
Acara ini dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian RI, Elen Setiadi, secara virtual. Ratusan partisipan hadir, mulai dari kementerian, akademisi, asosiasi usaha, LSM, nelayan, hingga lembaga adat Melayu Kepri. Semua datang dengan satu tujuan: merumuskan arah baru bagi Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang lebih besar dan lebih kuat.
Perhatian Presiden untuk Batam
Dalam sambutannya, Elen Setiadi menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberi perhatian besar pada Batam. Presiden bahkan dua kali menegaskan arahannya pada Maret dan Mei 2025, agar BP Batam mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menyederhanakan regulasi, menyelesaikan masalah lahan, serta mengoptimalkan sektor strategis termasuk pariwisata.
“Pemerintah menargetkan ekonomi Batam tumbuh 10 persen, atau dua persen di atas rata-rata nasional,” kata Elen.
Sebagai bentuk dukungan nyata, pemerintah telah menerbitkan PP 25 Tahun 2025 dan PP 28 Tahun 2025 untuk memperkuat peran KPBPB Batam sebagai pusat logistik, manufaktur, perdagangan internasional, sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Perluasan Wilayah, Peluang Baru
Perubahan besar dalam PP 46/2007 ini membawa napas baru bagi Batam. Dengan KPBPB Batam bertambah, investasi yang sebelumnya sulit ditampung kini bisa diarahkan ke pulau-pulau sekitar. Semua wilayah baru nantinya mendapat fasilitas sama seperti Free Trade Zone (FTZ) Batam.
“Artinya akan muncul kawasan unggulan baru dengan kemudahan fasilitas investasi,” jelas Elen.
Hak Warga dan Lingkungan Jadi Perhatian
Dalam pemaparan berikutnya, Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam, Sudirman Saad, menegaskan bahwa kepentingan warga dan lingkungan tetap menjadi prioritas.
“Hak-hak masyarakat yang sudah tinggal di sana akan dihormati. Bagi yang belum punya hak milik, tapi sudah lama bermukim, akan diprioritaskan,” ungkap Sudirman.
Ia juga memastikan pengembangan kawasan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan pesisir dan ruang tangkap nelayan. Sementara untuk pihak swasta, hak atas tanah yang sudah ada sebelum masuk kawasan KPBPB akan tetap berlaku hingga masa perjanjian selesai.
Harapan Publik: Sejahtera dan Berkelanjutan
Sesi tanya jawab menjadi ruang terbuka bagi publik menyampaikan harapan. Banyak yang meminta agar BP Batam mengedepankan kehidupan masyarakat pesisir, kampung tua, hingga kelestarian hutan dan laut. Semua masukan itu ditampung dengan serius untuk menyempurnakan revisi PP 46/2007.
Perluasan kawasan ini diyakini akan memperkuat posisi Batam sebagai motor ekonomi regional. Tak hanya membuka pintu investasi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan memberi kepastian hukum atas integrasi wilayah darat dan laut.
