Kebijakan Pemerintah Belum Sepenuhnya Perhatikan Kondisi Perekonomian Nelayan

BATAMCLICK.COM: Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai kebijakan pemerintah belum sepenuhnya memerhatikan keadaan Nelayan yang terdampak wabah COVID-19.

Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati mengatakan, setelah ditetapkan sebagai episentrum COVID-19, tempat pelelangan Ikan (TPI) di Muara Angke sepi dan akan ditutup sampai dengan waktu yang belum diketahui waktunya. Akibatnya, banyak Nelayan di kawasan ini memutuskan untuk tidak melaut.

Susan mengatakan apa yang terjadi saat ini semakin menyulitkan kehidupan Nelayan, ditambah lagi dengan meningkatnya harga sembako yang dijual di pasar setelah masifnya penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Kondisi Nelayan Muara Angke khususnya gang kerang hijau sekarang semakin sulit persediaan untuk logistik harian.

“Kami harus menghitung perbedaan pemasukan dan pengeluaran yang sangat besar. Jika kami memaksakan diri untuk melaut, lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukan dari menjual Ikan. Harga Ikan saat ini benar-benar jatuh. Kehidupan Nelayan semakin sulit,” ucapnya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (27/3/2020).

Dampak kebijakan penanganan COVID-19 juga dirasakan betul oleh kelompok Nelayan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu DKI Jakarta. Setelah Jakarta ditetapkan sebagai episentrum COVID-19, pariwisata di Pulau Pari tutup sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Perekonomian masyarakat yang tergantung kepada pariwisata mulai melemah.

Menurutnya, masyarakat mulai khawatir jika stok bahan pokok dan pangan utama mereka di Pulau Pari mulai menipis, karena suplai mereka sangat tergantung dari Jakarta. Pada saat yang sama, penyebrangan perahu akan segara ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Susan menyatakan, saat ini harga Ikan menurun drastis. Ia menyebut harga cumi laut yang biasanya dijual Rp80 ribu, kini hanya Rp40 ribu. Sementara itu, harga cumi karang yang biasanya dijual Rp50 ribu menjadi Rp20 ribu saja.

“Hari ini banyak pengepul Ikan yang menolak hasil tangkapan Nelayan akibat ditutupnya TPI di Muara Angke tutup. Bahkan, banyak Ikan yang dikembalikan lagi ke Nelayan karena ikannya tidak laku dijual,” katanya.

Ia mengatakan masih terdapat beberapa Nelayan yang masih mencari Ikan di laut untuk dikeringkan dan dikonsumsi sendiri oleh keluarganya. Namun, sudah banyak Nelayan yang benar-benar tidak bisa melaut karena minimnya pemasukan dan perbekalan yang mereka miliki.

menyatakan bahwa Pemerintah seharusnya memberikan prioritas untuk melindungi keluarga Nelayan yang terdampak kebijakan penanganan COVID-19 dengan cara mengalokasikan secara khusus dana perlindungan dan pemberdayaan Nelayan. Hal ini inline dengan mandat Undang-undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang disahkan empat tahun yang lalu.

“Pasal 12 UU 7 Tahun 2016 memberikan sejumlah mandat kepada Pemerintah, di antaranya memberikan perlindungan kepada Nelayan berupa penyediaan prasarana usaha perikanan, memberikan jaminan kepastian usaha, memberikan jaminan risiko penangkapan Ikan, serta menghapus praktik ekonomi berbiaya tinggi,” tegas Susan.

KIARA mendesak Pemerintah untuk hadir memberikan perlindungan sekaligus pemberdayaan bagi seluruh keluarga Nelayan di Indonesia yang terdampak kebijakan penangan COVID-19.

“Sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi Republik Indonesia, Pemerintah Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkasnya. []


Sumber: akurat.co