Batamclick.com,
Hamparan laut biru menjadi pemandangan yang lebih dominan daripada daratan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebab sekitar 98 persen wilayah itu berupa perairan.
Daratan yang terbatas dan jumlah petani yang sedikit membuat ruang untuk mengembangkan sektor pertanian tidak seluas daerah lain. Namun, keterbatasan itu tidak dijadikan alasan oleh pemerintah daerah untuk menyerah.
Pemerintah Kabupaten Natuna terus berupaya mewujudkan program swasembada pangan nasional, khusus beras.
Bersama petani yang tetap bertahan mengolah sawah, pemerintah daerah berusaha mencari cara agar setiap jengkal tanah yang tersedia dapat memberikan hasil maksimal.
Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan mendorong petani mengoptimalkan lahan yang sama secara berulang melalui peningkatan indeks pertanaman atau meningkatkan masa tanam.
Petani diarahkan menanam padi hingga dua bahkan tiga kali dalam setahun pada lahan yang sama, sehingga produksi gabah kering dapat meningkat meski luas lahan pertanian di Natuna terbatas.
Strategi tersebut dinilai memungkinkan karena padi merupakan tanaman pangan yang memiliki masa tanam relatif singkat, yakni sekitar tiga bulan hingga siap dipanen. Setelah dipanen, bulir padi atau gabah akan melalui proses pengeringan dan penggilingan untuk memisahkan kulitnya hingga menjadi beras yang siap dikonsumsi.
Dengan siklus tanam yang cepat, petani memiliki peluang untuk meningkatkan frekuensi panen dalam satu tahun, sehingga produktivitas lahan dapat dimaksimalkan tanpa harus membuka lahan pertanian baru.
Upaya tersebut tidak berhenti pada ajakan semata. Pemerintah daerah berusaha mengurangi beban biaya produksi petani sekaligus menjaga agar tidak terjadi gagal panen. Berbagai dukungan diberikan, mulai dari alat dan mesin pertanian (alsintan) hingga sarana produksi pertanian (saprodi).
Melalui bantuan alsintan, Pemkab Natuna menghadirkan dukungan berupa Sistem Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) dan Sistem Irigasi Perpompaan (Irpom). Infrastruktur tersebut menjadi penting bagi petani, terutama untuk memastikan tanaman padi tetap mendapatkan pasokan air saat menghadapi musim kemarau.
Sementara itu, bantuan saprodi diberikan dalam bentuk benih padi, pupuk gratis, hingga pupuk bersubsidi. Bantuan itu bersumber dari APBN dan APBD sebagai stimulus untuk kebutuhan produksi.
Pada semester I 2026, pupuk subsidi kembali diberikan kepada 733 petani yang tergabung dalam kelompok tani aktif. Total pupuk yang disalurkan mencapai 188,53 ton, terdiri atas pupuk NPK, urea, dan organik.
Irpom juga sedang dalam proses pengerjaan sebanyak lima unit. Tiga di antaranya dibangun di Pulau Serasan, salah satu pulau terdepan Indonesia.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Natuna Wan Syazali mengatakan lahan sawah produktif di Natuna sekitar 45,45 hektare, sedangkan lahan baku sawah tersedia seluas 414, 01 hektare.
Pada 2025, melalui lahan produktif itu, petani memproduksi minimal 2,5 ton-3,5 ton per hektare. Sementara frekuensi tanam minimal dilakukan dua kali hingga tiga kali di beberapa lokasi dalam setahun.
Dari metode tanam berulang itu, di 2025 petani berhasil mengumpulkan 219,69 ton gabah kering panen (GKP). Angka tersebut meningkat dari 2024 yang 113,68 ton. Sementara untuk data hasil GKP hingga Juli 2026 mencapai 106,80 ton
Totalitas layani petani
Di banyak daerah, penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui pihak ketiga. Skema tersebut berjalan karena alokasi pupuk yang disalurkan pemerintah relatif besar, seiring luasnya lahan pertanian dan banyaknya petani penerima. Besarnya volume distribusi membuat usaha penyaluran tetap memberikan keuntungan bagi pihak ketiga.
Namun, kondisi berbeda terjadi di Natuna. Di wilayah kepulauan yang jarak antarwilayahnya menjadi tantangan tersendiri, tidak banyak pihak ketiga yang bersedia menjadi penyalur pupuk bersubsidi. Biaya distribusi yang tinggi dinilai tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh.
Karena itu, Pemkab Natuna mengambil peran lebih besar. Melalui DKPP Natuna, pemerintah daerah menyediakan gudang sekaligus petugas yang menangani proses penyaluran pupuk bersubsidi.
Pupuk tidak dikirim langsung hingga ke sawah atau rumah petani. Penyaluran dipusatkan di gudang yang telah disiapkan, kemudian petani mengambil sendiri. Skema tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah agar pupuk tetap tersedia dan dapat diterima petani meski berada di wilayah kepulauan.
Menuju pertanian modern
Upaya meningkatkan produksi padi di Natuna tidak berhenti sampai di sana. Pada semester II 2026, Pemkab Natuna mulai bersiap menerapkan konsep pertanian modern melalui program Pertanian Modern-Advanced Agricultural System (PM-AAS) yang dicanangkan Kementerian Pertanian.
Metode ini untuk memperkuat skema peningkatan indeks tanam. Melalui program tersebut, petani akan didorong meningkatkan populasi tanaman dalam setiap hektare lahan.
Melalui PM-AAS, penggunaan benih ditingkatkan dari sebelumnya 25 kilogram menjadi sekitar 70 kilogram per hektare untuk sekali tanam. Peningkatan ini bertujuan menambah jumlah populasi tanaman dari sekitar 350 ribu menjadi 900 ribu hingga 1,2 juta rumpun per hektare sehingga produksi padi dapat meningkat.
Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kepulauan Riau, Rudi Hartono, menjelaskan peningkatan populasi tanaman berpotensi menggandakan hasil produksi. Ia mencontohkan jika satu hektare lahan sebelumnya mampu menghasilkan sekitar 10 ton GKP dalam satu kali tanam, maka dengan penerapan teknologi tersebut produksi dapat meningkat minimal hingga 20 ton.
Program tersebut telah diperkenalkan kepada penyuluh pertanian Kementan di Natuna dan DKPP Natuna pada Juli 2026. Tujuannya untuk menyamakan pemahaman sebelum diterapkan kepada petani.
Di balik hamparan laut yang luas, ada perjuangan untuk menghadirkan pangan dari tanah yang terbatas. Pemerintah terus membuka jalan melalui berbagai dukungan, sementara petani tetap menunjukkan ketekunan mengolah lahan yang ada.
Dari perbatasan, Natuna membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari harapan untuk mandiri pangan.
Sumber, Antara
