Dihadapan KPK, Gubernur Kepri Wanti-Wanti Seluruh Aparatur di Provinsi Kepri

Batam dan Bintan Tunjukkan Trend Terbaik

BATAMCLICK.COM: Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad SE MM, berharap seluruh aparatur di Pemprov Kepri mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab, dalam rangka menciptakan tatanan pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel.

Harapan Gubernur tersebut disampaikan ketika membuka rapat koordinasi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah se Provinsi Kepulauan Riau di Aula Wan Seri Beni Pemprov Kepri, Rabu (24/3/2021).

Menurut Gubernur, untuk mencegah kasus-kasus korupsi yang terjadi di semua lini kehidupan, diperlukan komitmen bersama untuk bertindak dengan benar, dengan cara yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan dengan benar juga.

“Pemerintah sudah membentuk pencegahan di semua level pemerintahan. Kita dukung seluruh upaya pemerintah dalam meminimalisir perilaku korupsi demi terbentuknya pemerintahan yang baik dan bersih,” ujar Gubernur.

Sementara itu salah seorang pimpinan KPK, Nawawi Pamulang, dalam kesempatan yang sama mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti capaian skor MCP (Monitoring Control for Prevention) sejumlah daerah di Provinsi Kepri. Dari catatan KPK mencatat Monitoring for Prevention (MCP) tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 73 persen, yang menempatkan wilayah ini pada peringkat ke-16 dari 34 provinsi.

BACA JUGA:   32 Casis Tamtama Digembleng di Lanud Hang Nadim

“Rata-rata nasional 68 persen. Dari delapan pemda di Kepri, empat pemda mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018, yaitu Pemprov Kepri 89 persen, Pemkab Kepulauan Anambas 76 persen, Pemkab Natuna 75 persen, dan Pemkot Tanjungpinang 68 persen,” kata Nawawi.

Sedangkan empat pemda lainnya, tambah dia mengalami penurunan yaitu Pemkot Batam 75 persen, Pemkab Karimun 77 persen, Pemkab Bintan 64 persen, dan Pemkab Lingga 60 persen.

Sedangkan di tahun 2020, sejumlah pemerintahan daerah di Kepri mulai memperbaiki kinerjanya, dan mencapai peningkatan yang drastis.

BACA JUGA:   Pagi Ceria Siap Bekerja

Batam misalnya dari 75 persen menjadi 84 persen atau naik 9 persen. Sedangkan Bintan dari 64 ke 83 persen, atau loncat 19 persen. Sedangkan Karimun dari 75 menjadi 78 persen atau naik 3 persen.

Selanjutnya, pemda-pemda yang sebelumnya meningkat, pada 2020 terperosot tajam.

Pemprov Kepri misalnya, turun hingga -14 persen dari 89 ke 75 persen. Anambas turun dari 76 ke 70 persen. Tanjungpinang juga turun 3 persen dari 68 ke 65. Natuna turun 15 persen dari 75 ke 60 persen. Dan terakhir Lingga turun 10 persen dari 60 persen ke 50 persen.

“Inventarisasi aset menjadi prioritas dan catatan KPK mengingat masih banyaknya aset pemda yang strategis tidak tercatat di pemda yang berpotensi dikuasai oleh oknum dan berpotensi merugikan negara,” ujarnya.

Nawawi menegaskan pihak nya tetap betkomitmen pada aksi nyata memperkuat kelembagaan Pemda melalui MCP terutama penguatan APIP dan pembangunan sistem pengaduan masyarakat serta upaya preventif melalui pendidikan antikorupsi.

BACA JUGA:   KPU Jatim tak terima satupun syarat dukungan bakal calon perseorangan

Pihaknya juga akan terus melakukan berbagai langkah preventif dan pencegahan korupsi dalam pengelolaan APBD terkait penangan covid 19 terutama terkait bansos dan program vaksinasi yang sudah diprogramkan oleh pemerintah.

Dalam rapat koordinasi tersebut dari jajaran KPK yang hadir diantaranya Pimpinan KPK RI, Nawawi Pamulang, Kasatgas I Pencegahan, Maruli Tua Manurung, Kasatgas Pendidikan KPK RI, Agung Kusnadar, Koordinator Wilayah, Tri Desa Adi Nurcahyo, Azril dan Wiwin.

Sementara para kepala daerah yang hadir selain Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga seluruh Bupati dan Walikota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ikut serta dalam rapat koordinasi yang pelaksanaan nya diakhiri dengan penandatanganan bersama komitmen pencegahan korupsi di wilayah Provinsi Kepri tersebut.(lis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *