DPRD Kepri Kesal, Moya Tak Hadir RDP

BATAMCLICK.COM: Komisi III DPRD Kepri mengundang SPAM Batam dan PT Moya sebagai pengelola air bersih di Batam untuk rapat dengar pendapat (RDP), Selasa (24/1/2023) siang. Namun, baik SPAM dan PT Moya tak hadir, alias mangkir.

RDP tersebut digelar terkait keluhan masyarakat atas buruknya pengelolaan air hampir di seluruh penjuru Kota Batam saat ini. Bahkan sering mati. Setelah menunggu lebih dari satu jam dari jadwal, datang surat pemberitahuan dari SPAM Batam dan PT Moya yang meminta penundaan RDP hingga Februari mendatang.

Anggota Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah menyesalkan sikap SPAM Batam dan PT Moya yang mangkir dalam RDP yang sudah terjadwal. Terlebih SPAM Batam dan PT Moya, hanya mengirimkan surat permohonan penundaan rapat. Di mana dalam surat tersebut, keduanya meminta rapat diundur hingga awal Februari mendatang.

BACA JUGA:   Strategi Permainan Baru Buat Ginting Lolos ke 16 Besar China Masters

BACA JUGA: PON XX Papua, Perenang Kepri Sky Leonardo Yeo Mohon Doa
“Kami sangat kecewa, kita sudah undang mereka baik-baik, tapi hanya mengirimkan surat permohonan penundaan. Masalah air ini merupakan masalah paling utama di masyarakat. Hampir seluruh masyarakat teriak dengan keburukan pengelolaan air,” ujar Irwansyah.

Dijelaskannya, alasan SPAM Batam dan PT Moya tidak menghadiri undangan RDP karena mereka tengah fokus dalam perbaikan sistem penyaluran air bersih. Namun, ia meminta keduanya lebih menghargai undangan tersebut.

“Kalau BP Batam merasa koneksinya ke DPR RI, kita juga punya jalur ke sana. Akan tetapi hal ini kan terjadi di Kepri. Jadi kami wajib mempertanyakan kinerja pemerintah di sini. Tetap kita hargai surat mereka, kita akan jadwalkan ulang, awal Februari nanti,” terang Irwansyah.

BACA JUGA:   Beri Motivasi Masyarakat Tanjungpinang, Rudi Ingin Ibu Kota Kepri Maju Seperti Batam

BACA JUGA: Komisi III DPRD Kepri Tinjau Pembangunan Lingkar Gurindam 12
Irwansyah melanjutkan, buruknya pengelolaan air tentu saja bertentangan dengan komitmen Batam sebagai kota modern. Menurutnya, pengelolaan air tidaklah membutuhkan kemampuan tekhnologi yang tinggi. Bila dikerjakan dengan profesional, pastinya kejadian yang menyengsarakan masyarakat ini tidak terjadi.

“Dulu dikelola oleh perusahaan yang sudah berpengalaman. Saat penyerahan pengelolaan ke BP Batam, ATB menyerahkan dalam kondisi bagus, bahkan tingkat kebocoran yang terbilang rendah. Makanya kita mau ada penjelasan dari mereka secara langsung, seberapa parah pengelolaan air ini,” sambungnya.

Seharusnya, masih kata Irwansyah, saat pemerintah ingin mengganti pengelola air bersih, perusahaan pengganti yang akan mengelola itu lebih berpengalaman. Tidak seperti sekarang, setelah teriakan masyarakat ada di mana-mana, baru pihak BP Batam berkilah kalau masih tahap belajar.

BACA JUGA:   Prajurit Yonmarhanlan IV Laksaanakan TMMD di Pulau Dabo Singkep

BACA JUGA: DPRD Kepri Minta Pemerintah Pusat Segera Revisi UU Cipta Kerja
“Saya tidak berpihak antara pengelola yang lama sama yang sekarang ini. Akan tetapi BP Batam harus menunjukkan kinerja perusahaan yang ditunjuk itu lebih baik dari yang dulu,” katanya.

Irwansyah menambahkan, pada saat RDP nanti yang akan dijadwalkan awal Februari mendatang, pihaknya juga akan mengundang pengelola air yang lama yakni PT Adya Tirta Batam (ATB). Hal ini dilakukan agar permasalahan yang sebenarnya bisa terungkap, dan masyarakat mengetahui apa penyebab utama dari buruknya pengelolaan air bersih di Batam.

“Kita akan undang juga ATB nanti, biar bisa kita simpulkan, di mana permasalahan utama dari buruknya suplai air bersih ke masyarakat. Air ini kebutuhan primer,” tutup Irwansyah.(meta)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *