Komisi Irigasi Kalsel siapkan antisipasi menjelang kemarau

BATAMCLICK.COM : Komisi Irigasi di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan mempersiapkan antisipasi musim kemarau untuk keberhasilan jadwal masa tanam para petani.

Kasi Irigasi dan Air Baku Dinas PUPR Kalsel Herry Ade Permana di Banjarbaru, Jumat, dalam satu tahun komisi irigasi menggelar dua sidang pleno membahas perencanaan dan antisipasi irigasi menjelang musim kemarau dan menjelang musim hujan.

“Terkhusus musim kemarau, harus dilakukan persiapan dengan matang agar jadwal musim tanam petani tidak terganggu,” ucapnya.

Oleh karena itu, ungkap dia, pada sidang pleno pertama membahas bagaimana antisipasi permasalahan di musim kemarau, mengawal jadwal tanam petani tersebut.

BACA JUGA:   Gary Neville Masih Belum Yakin dengan Permainan MU

Termasuk juga, lanjut Herry, beberapa jadwal pengeringan seperti pengeringan Irigasi Riam Kanan yang bermuara dari aliran sungai Waduk Riam Kanan di Kabupaten Banjar.

“Ini berkaitan untuk pembersihan irigasi agar lancar mengairi lahan pertanian,” ujarnya.

Ini juga mengkordinasikan dengan pihak Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) agar semua berbasis iklim dan cuaca yang akurat.

“BMKG telah memberi paparan prediksi cuaca musim kemarau di Kalsel sehingga kita terus bersinergi tentang jadwal tanam yang dilaksanakan di Irigasi,” ujarnya.

Herry mengingatkan untuk irigasi kabupaten/kota di dalam penggunaan irigasi di luar kepentingan pertanian rakyat harus memiliki izin dalam pemanfaatan irigasi sesuai kewenangannya yang berbasis wilayah sungai.

BACA JUGA:   Mulia, Ruben Onsu dan Eko Patrio Biayai Persalinan Istri Sapri

“Untuk pertanian rakyat seperti sawah dan kolam ikan untuk konsumsi pribadi tidak perlu izin. Namun, jika pemanfaatan irigasi masuk pada perusahaan atau badan usaha maka perlu perizinan,” terangnya.

Herry menyampaikan sebagai wadah pengelolaan irigasi di Indonesia, komisi irigasi berdasarkan regulasi peraturan Menteri PUPR nomor 17 tahun 2015 tentang Komisi Irigasi, setiap kewenangan irigasi pemerintah provinsi kabupaten/kota memiliki kewajiban membantu komisi irigasi.

“Jadi komisi irigasi adalah wadah bagaimana mengelola irigasi dalam satu sistem yang di dalamnya hadir unsur pemerintah dan nonpemerintah, yaitu petani yang tergabung dalam Perhimpunan Petani Pemakai Air atau P3A,” katanya.

BACA JUGA:   ย Lantik Pengurus Kwarran dan Mabiran Seibeduk, Kak Jefridin Pesan Aktifkan Kepramukaan di Gugus Depan

Sumber : Antara