BATAMCLICK.COM: Di balik geliat aktivitas pelabuhan dan kandang-kandang peternak di Kepulauan Riau (Kepri), ada kerja senyap yang terus berlangsung: upaya melindungi wilayah dari ancaman penyakit mulut dan kuku (PMK). Setiap ekor sapi dan kambing yang datang bukan hanya membawa harapan bagi ekonomi, tetapi juga tanggung jawab besar bagi para petugas karantina.
Sejak awal tahun, Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepri memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan ternak yang masuk ke wilayah perbatasan ini. Pengawasan itu bukan sekadar prosedur, melainkan bentuk perlindungan atas kesehatan ternak dan masyarakat.
“Kambing dan sapi adalah jenis ternak yang paling rentan terhadap PMK. Makanya, semua yang masuk Kepri wajib melalui tahapan karantina yang ketat,” kata Herwintarti, Kepala Karantina Kepri, saat dihubungi di Batam, Kamis (18/5).
Langkah ini mengacu pada Surat Edaran Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 620 Tahun 2025, yang menekankan kewaspadaan terhadap penyebaran PMK di berbagai wilayah, khususnya menjelang momentum penting seperti Idul Adha, ketika permintaan hewan kurban melonjak.
Datang dari Sumatera, Diperiksa dengan Cermat
Hingga pertengahan Mei 2025, lebih dari 3.500 ekor sapi dan 13.000 ekor kambing tercatat masuk ke Kepri. Sebagian besar berasal dari wilayah Lampung dan Jambi—dua daerah penghasil ternak dari Sumatera yang dikategorikan sebagai zona kuning.
Hewan dari zona ini wajib melampirkan dokumen hasil uji laboratorium yang menyatakan bebas PMK serta bukti vaksinasi. Sementara dari zona merah, persyaratannya bahkan lebih ketat lagi.
“Saat sampai di pelabuhan, kami langsung validasi dokumen, lakukan pemeriksaan fisik, dan biosekuriti—seperti penyemprotan disinfektan pada kendaraan dan ternaknya,” jelas Herwintarti.
Namun pengawasan tak berhenti di pelabuhan. Karantina dilanjutkan di kandang-kandang milik peternak, tersebar di beberapa titik di Batam seperti kawasan Sei Temiang, Sekupang. Hewan-hewan itu harus melewati masa observasi selama tujuh hari penuh.
“Kami awasi terus apakah muncul gejala seperti lepuh di mulut atau kuku. Bila tidak ada, maka hewan bisa dilepas dan diberikan sertifikat kesehatan,” ujarnya.
Menjaga Kepercayaan, Membangun Ketahanan
Sejauh ini, belum ditemukan kasus baru PMK di Kepri. Namun, pengawasan tidak berhenti ketika sertifikat dilepas. Barantin tetap mengimbau para peternak untuk waspada dan segera melapor jika melihat tanda-tanda penyakit.
“Setelah masa karantina selesai, pemilik ternak tetap kami minta menjaga komunikasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Batam. Jika ada gejala, segera lapor,” tegas Herwintarti.
Menurutnya, keberhasilan menjaga Kepri tetap bebas PMK tidak hanya terletak pada pengawasan karantina, tetapi juga koordinasi yang kuat antara petugas, pemerintah daerah, dan para pemilik hewan. Ini adalah kerja kolektif yang menyentuh banyak aspek: dari kesehatan, keamanan pangan, hingga keberlangsungan hidup para peternak.
“Kami tidak hanya menjaga pintu masuk hewan. Kami menjaga harapan banyak keluarga yang menggantungkan hidup dari peternakan,” ucap Herwintarti.
Ke depan, Barantin Kepri akan terus memperkuat koordinasi dengan daerah pengirim, serta memastikan setiap ternak yang melintasi perbatasan hadir sehat, aman, dan membawa berkah, bukan ancaman.
Editor: Abd Hamid
