BATAMCLICK.COM: Setiap musim hujan datang, warga di sembilan kecamatan utama di Kota Batam kembali dihantui kekhawatiran yang sama: air yang meluap, jalanan yang tergenang, dan rumah-rumah yang terancam kebanjiran. Tapi tahun ini, ada harapan baru yang mulai menyusup di antara keluhan dan kepasrahan itu.
Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, tidak tinggal diam. Ia membentuk tim khusus—task force—yang menyatukan kekuatan dari berbagai unsur, mulai dari tenaga teknis, deputi, kepala dinas, hingga camat dan tokoh masyarakat di tingkat bawah.
“Kami membentuk sebuah task force yang langsung turun sampai ke lingkungan rumah warga. Saat ini, tim sedang melakukan inventarisasi titik-titik banjir di sembilan kecamatan,” ujar Amsakar, Rabu (21/5), di Batam.
Bersama Pemerintah Kota Batam, BP Batam melakukan pemetaan menyeluruh wilayah-wilayah rawan banjir. Beberapa kelurahan masih dalam proses pendataan, tapi langkah konkret sudah mulai diambil. Alat berat seperti beko dan mobil operasional telah dikerahkan untuk menormalisasi saluran air, terutama di kawasan yang bisa ditangani tanpa pembangunan besar.
Amsakar menyebutkan, penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Beberapa wilayah akan ditangani melalui anggaran BP Batam, sementara sisanya akan diajukan bantuan ke pemerintah pusat.
“Kami harus realistis. Masalah banjir di Batam ini kompleks. Perlu kolaborasi semua pihak, dari kota, provinsi, hingga kementerian,” tegasnya.
Dari sembilan kecamatan di wilayah utama (mainland) Batam yang menjadi fokus penanganan, daerah hinterland seperti Belakangpadang, Bulang, dan Galang relatif aman dari banjir. Namun, di wilayah padat penduduk, persoalan genangan kian rumit.
Anggota Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, bahkan melakukan peninjauan langsung selama 18 hari berturut-turut ke sejumlah titik banjir. Ia menyebut, persoalan utama yang ditemukan adalah kondisi topografi berbentuk cekungan, saluran drainase yang terlalu kecil, tumpukan sampah, serta banyaknya bangunan yang berdiri di atas Garis Sempadan Sungai (GSS).
“Banyak saluran air terputus, tidak nyambung hingga ke hilir. Air akhirnya tertahan. Beberapa drainase juga sudah tidak mampu menampung debit hujan,” ungkap Mouris.
Sebagai solusi, Mouris menyebut perlu adanya pembangunan drainase baru, pelebaran saluran air, dan pembangunan kolam retensi di sejumlah titik rawan.
“Kami punya komitmen tinggi untuk menyelesaikan masalah ini. Peninjauan ini adalah arahan langsung dari pimpinan, dan menjadi langkah awal dari solusi jangka panjang,” ujarnya.
Editor: Abd Hamid
