BATAM – Kritik terhadap blackout listrik di Batam sah dalam negara demokrasi. Namun, Ketua DPRD Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, mengingatkan masyarakat agar tidak membiarkan kritik berubah menjadi provokasi yang memicu keresahan atau merugikan citra Batam dan Indonesia.
Iman mengatakan masyarakat berhak mempertanyakan kualitas pelayanan kelistrikan. Bahkan, kritik publik diperlukan agar penyelenggara layanan melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem yang bermasalah. Namun, ia meminta masyarakat menyampaikan kritik berdasarkan fakta, bukan informasi yang belum terverifikasi.
“Silakan mengkritik. Kritik adalah bagian dari demokrasi dan menjadi bahan evaluasi agar pelayanan publik semakin baik. Tetapi jangan sampai kritik berubah menjadi provokasi, menyebarkan informasi yang belum tentu benar, atau menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” ujar Iman.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya. Imbauan tersebut sejalan dengan pesan Polda Kepri yang meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi terkait blackout.
Jangan Korbankan Kepentingan Batam
Iman menilai posisi Batam sebagai salah satu pintu gerbang investasi nasional membuat persoalan ini perlu disikapi secara bijaksana. Sebagai daerah strategis di kawasan perbatasan, Batam memiliki kepentingan untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus mempertahankan reputasinya di mata dunia.
Menurut dia, masyarakat tetap bisa menyampaikan ketidakpuasan tanpa harus menciptakan kegaduhan yang memperkeruh keadaan.
“Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan sampai kepentingan bangsa dikorbankan. Mari kita jaga kedaulatan negara dengan tidak menciptakan kegaduhan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Iman juga mengingatkan agar masyarakat berhati-hati ketika membawa persoalan blackout ke ruang publik internasional. Ia menilai penyampaian informasi yang tidak proporsional berisiko membentuk persepsi negatif terhadap Batam maupun Indonesia.
“Persoalan ini harus kita selesaikan bersama di dalam negeri. Jangan mengumbar persoalan bangsa ke dunia internasional dengan narasi yang justru memperburuk citra Batam sebagai daerah investasi. Kita ingin dunia melihat bahwa Indonesia mampu menyelesaikan persoalannya secara profesional dan bermartabat,” ujarnya.
Kawal Evaluasi, Hormati Proses Hukum
Iman mengapresiasi langkah aparat kepolisian, termasuk Polda Kepri dan Bareskrim Polri, yang melakukan penyelidikan terkait penyebab blackout. Ia mengajak masyarakat memberikan ruang bagi proses tersebut sekaligus tetap mengawal upaya perbaikan pelayanan kelistrikan.
Menurut dia, menjaga ketertiban informasi tidak berarti membatasi kritik. Masyarakat tetap perlu menyuarakan aspirasi, tetapi harus menghindari penyebaran kabar yang belum teruji kebenarannya.
Iman berharap peristiwa blackout menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat solidaritas dan mendorong perbaikan sistem kelistrikan di Batam.
“Mari kita kawal perbaikan sistem kelistrikan dengan kritik yang membangun, menjaga persatuan, serta bersama-sama menciptakan ruang digital yang santun, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan bangsa,” tuturnya.(bos)
