Berpeluang Raih Paritrana Award 2019, Tiga Perusahaan Batam Masuk Nominasi

BATAMCLICK.COM: Tiga perusahaan yang kepesertaanya terdaftar di BPJAMSOSTEK Cabang Batam Nagoya berhasil masuk nominasi dan bepeluang untuk meraih Paritrana Award Tahun 2019.

Hal tersebut diutarakan Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Batam Nagoya, Surya Rizal seusai mendampingi ketiga nominator perusahaan tersebut pada tahap wawancara atau tahapan akhir proses penilaian Paritrana Award yang diselenggarakan di The Ritz-Carlton Hotel, Mega Kuningan Jakarta beberapa waktu waktu lalu

“Tiga perusahaan tersebut yakni PT Duta Niaga Mandiri untuk kategori Perusahaan Menengah serta PT Citra Tubindo dan Pelayanan Listrik Nasional Batam untuk kategori Perusahaan Besar,” katanya.

Surya menjelaskan, Paritrana Award merupakan inisiasi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (kemenko-PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).

Hal ini bertujuan untuk mendorong peranan pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan pelaku usaha dalam meningkatkan jumlah kepesertaan, serta kepatuhan terhadap peraturan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Dari 660.000 pemberi kerja atau badan usaha yang merupakan peserta BPJAMSOSTEK, panitia tingkat provinsi telah menyeleksi menjadi 88 perusahaan skala besar dan 99 perusahaan skala menenga,” ujarnya.

“Setelah dilakukan seleksi di tingkat provinsi dan pusat, telah ditetapkan kandidat, yaitu 9 perusahaan besar dan 9 perusahaan menengah yang lolos untuk melaju ke tahap wawancara,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa pada tahap akhir tersebut, para kandidat diminta untuk memaparkan berbagai kebijakan dan inovasi yang mereka lakukan kepada tim juri yang terdiri dari Hotbonar Sinaga (Ketua Tim Juri) dan Chazali Husni Situmorang (Praktisi dan Ahli Jaminan Sosial), Riant Nugroho (Ahli Kebijakan Publik).

Kemudian Sonny Harry Budiutomo (Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kemenko PMK), Rudy Prayitno (Unsur Serikat Pekerja), Soeprayitno (APINDO).

Seterusnya, Retno Pratiwi (Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI), Sri Purwaningsih (Direktur SUPD IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri), dan Zainudin (Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Korporasi & Institusi BPJAMSOSTEK).

Surya mengatakan bahwa untuk kategori perusahaan besar dan menengah, terdapat beberapa aspekhal pokok yang dinilai oleh tim juri yakni aspek kepatuhan, kinerja dan hasil wawancara. 

Ia juga sangat mengapresiasi terhadap kinerja dan apa yang telah dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut khusunya dalam mengimplementasikan jaminan sosial ketenagakerjaan dan berharap dapat menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lainya.

“Semoga ketiga nominator dari perusahaan tersebut mendapatkan hasil yang maksimal sebagai hasil dari upaya keras mereka dalam mengimplementasikan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya di Kota Batam,” kata Surya.

Tunggu Turunan Undang Undang, Program Pensiun PNS Dialihkan ke BPJAMSOSTEK

Penyelenggaraan program pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dialihkan ke Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yaitu BPJS Ketenagakerjaan atau kini dipanggil BPJAMSOSTEK.

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), penyelenggaraan program itu paling lambat dilakukan pada tahun 2029 mendatang.

Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJAMSOSTEK, Sumarjono sedang menunggu regulasi turunan dari Undang Undang tersebut sebagai dasar teknis pelaksanaan peralihan program dari pelaksana sebelumnya, PT Taspen (Persero).

“Sebagai badan penyelenggara, pasti kami bekerja berdasarkan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang akan mempersiapkan regulasi terkait teknis pengalihan, termasuk besaran iuran dan manfaat pensiun untuk PNS. Tentunya kami akan dilibatkan untuk memberikan masukan sesuai dengan kompetensi kami,” jelas Sumarjono dalam rilis yang diterima TribunBatam.id, Kamis (13/2/2020).

Seperti diketahui, program Jaminan Pensiun (JP) yang diselenggarakan BPJAMSOSTEK selama ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah tersebut mengatur program JP untuk pekerja Non PNS dan diselenggarakan dengan skema pre-funding melalui iuran pemberi kerja dan pekerja.

Manfaat yang diterima merupakan hak peserta dan sebagai kepastian atas perlindungan kepada seluruh warga negara.

Terkait manfaat program pensiun untuk PNS, Sumarjono menegaskan tidak akan terjadi penurunan manfaat, jika program tersebut dialihkan ke BPJAMSOSTEK.

“Pemerintah tentunya akan menyiapkan skema program pensiun yang memastikan PNS tetap mendapatkan manfaat pensiun yang minimal setara atau bahkan lebih baik dibandingkan sebelumnya,” tutur Sumarjono.

Dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 terkait Manajemen Pegawai Negeri Sipil dijelaskan, program pensiun bagi PNS diberikan dalam dua bentuk, yaitu sebagai Hak dan sebagai Penghargaan atas pengabdiannya.

Pemberian program pensiun dalam bentuk Hak, mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

BPJAMSOSTEK, lanjut Sumarjono akan menyelenggarakan program pensiun yang berbentuk hak PNS sebagai warga negara, sehingga tidak ada diskriminasi dengan pekerja Indonesia lain, sesuai dengan UU SJSN.

Sedangkan untuk program pensiun dalam bentuk Penghargaan atas pengabdian bagi PNS, Pemerintah juga tengah mempersiapkan konsep yang tepat sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian PNS, termasuk badan yang akan menyelenggarakan.

Sumarjono juga menegaskan, meski UU Nomor 24 Tahun 2011 mengamanatkan agar PT Taspen (Persero) mengalihkan programnya paling lambat tahun 2029, namun BPJAMSOSTEK menyatakan telah siap jika Pemerintah mempercepat proses pengalihan tersebut.

“Kami sudah berpengalaman menjalani proses pengalihan program JHT milik karyawan BUMN pada tahun 1996 silam, yang sebelumnya juga diselenggarakan oleh PT Taspen (Persero). Pengalihan tersebut dianggap sukses karena hingga saat ini tidak ada penurunan manfaat, dan bahkan BPJAMSOSTEK selalu memberikan imbal hasil di atas ketentuan, tahun 2019 besarnya 6,08% p.a. Selain itu BPJAMSOSTEK juga pernah mengalihkan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) di era PT Jamsostek kepada BPJS Kesehatan pada tahun 2014.”, tegas Sumarjono.

Direktur Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Retno Pratiwi menjelaskan, pemerintah pada prinsipnya melindungi seluruh warga negaranya, tidak melihat apakah itu pekerja swasta ataupun PNS atau TNI/Polri.

“Pemerintah dengan segala upaya memberikan perlindungan kepada seluruh warga negaranya, termasuk PNS. Pengalihan program dari Taspen ke BPJAMSOSTEK sesuai SJSN tidak akan mengurangi manfaat pensiun bagi PNS, tetapi justru memberikan kepastian keadilan dan peningkatan manfaat,” papar Retno.

Retno menambahkan, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS jelas mengatur tentang pengalihan program yang dikelola PT Taspen sesuai dengan SJSN, bukan peleburan atau penggabungan institusi.

“PT Taspen tidak perlu khawatir berlebihan atas isu penggabungan institusi, karena amanat UU hanya mengalihkan program sesuai SJSN. Pemerintah tidak berencana untuk melebur kedua institusi ini,” ucap Retno.


SUMBER: tribunbatam.id