DPRD Batam Minta BPOM Jangan Hanya Menyita Produk, Tapi Tangkap Mafianya

BATAMCLICK.COM: Anggota DPRD Kota Batam mengkritisi pola penanganan kasus-kasus kosmetik ilegal yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kepri.

Selama ini, BPOM hanya menggerebek, menyita produk, dan memeriksa para pekerja. Sementara para bosnya belum ada yang dipe­riksa apalagi ditangkap.

BACA JUGA : 

“Kami dorong BPOM untuk dapat menggunakan kewenangan untuk me­lakukan penangkapan dan pe­nahanan kepada pelaku atau pemilik gudang,” kata anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha, Kamis (14/11/2019).

“Apalagi ancaman hukuman lima tahun atau lebih. Itu diatur secara jelas dan terang dalam KUHAP,” jelasnya lagi.

Sementara pelanggaran terkait kosmetik ilegal ancamannya maksimal 15 tahun penjara. Sarumaha menambahkan, penangkapan dan penahanan ini perlu dilakukan supaya dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

“Jadi, ada efek jera dalam melakukan peredaran barang-barang yang tidak dilengkapi dengan izin dari BPOM sehingga tidak menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat,” paparnya.

Selain itu, menurut politikus Ha­nu­ra itu, penangkapan dan penaha­nan akan bisa memaksimalkan proses penyidikan.

Sehingga memudahkan pengumpulan bukti-bukti untuk kepentingan pembuktian di persidangan nantinya.

“Intinya kita dari DPRD meminta pelakunya harus dihukum. Bayangkan kosmetik beredar dan akan membahayakan masyarakat luas,” ujarnya.

Hal yang sama disampaikan Harmidi Umar Husein, anggota Komisi I DPRD Kota Batam lainnya.

Menurutnya, selama ini banyak ditemukan barang berupa kosmetik ilegal, tetapi pelaku dan pemiliknya tidak dihukum maksimal.

“Kita berharap ada penindakan tegas dari aparat terkait seperti BPOM. Jelas-jelas ini melanggar dan berbahaya untuk masyarakat luas,” katanya.

Menurut Harmidi, banyak pihak yang dirugikan jika membiarkan barang ilegal beredar di Batam.

Bukan ha­nya kesehatan pemakai atau konsumen tetapi menimbulkan kerugian negara yang cukup besar.

“Kalau ilegal sudah pasti tak ada kontribusinya ke pemerintah. Hanya menguntungkan orang-orang tertentu saja,” ujarnya.

“Saya berharap BPOM harus bertindak tegas,” katanya lagi.

Sementara Kepala BPOM Kepri, Yosef Dwi Irwan, mengatakan sejauh ini pihaknya masih mendalami kasus-kasus kosmetik ilegal tersebut.

“Termasuk yang di Tiban Mentarau. Karena kami baru mengetahui kantornya,” tuturnya.

“Tentunya apabila yang bersangkutan tidak kooperatif dan ada upaya kemungkinan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, bisa kita lakukan upaya penahanan dengan bantuan kepolisian,” tegasnya lagi.

Ia menambahkan, selama ini karyawan dan pemilik kosmetik ilegal di Tiban Mentarau jarang bertemu dengan pemiliknya tersebut.

“Sedang kami dalami juga dari kantor dan sewa atau kontrak atau pembelian ruko yang ada nantinya,” tambahnya.

Sementara untuk temuan gudang kosmetik ilegal di Ruko Mitra Raya 2, Yosef berharap dapat segera mengungkap siapa pemiliknya.

“Ada beberapa dokumen yang berkaitan dengan penindakan kami lakukan sebelumnya di Tiban Mentarau. Transaksi dilakukan atas nama online shop sana (Tiban Mentarau),” katanya, Kamis (14/11/2019).

Menurut dia, dokumen-dokumen yang disita BPOM memberikan banyak petunjuk soal siapa sebenarnya bos kosmetik ilegal itu yang ke­mungkinan merupakan orang yang sama sebagai pemilik kosmetik ilegal di Tiban Mentarau.

“Atas kasus di Mitra Raya 2, kami sudah layangkan surat pemanggilan ke beberapa karyawannya. Rencana, Senin (18/11/2019) depan akan datang ke kantor,” ucapnya.

Apabila para karyawan ini tidak datang, maka BPOM akan kembali menyurati mereka untuk menghadiri pemeriksaan sebagai saksi.

“Apabila tidak datang juga, terpaksa dilakukan pemanggilan paksa,” ujarnya.

Seperti diketahui, BPOM Kepri menemukan gudang kosmetik ilegal di ruko Mitra Raya 2 pada Kamis (7/11/2019).

Petugas mendapati ribuan produk ilegal senilai Rp 2 miliar lebih. Sebelumnya, BPOM Kepri juga berhasil membongkar gudang kosmetik ilegal di Tiban Mentarau, Batam.

Nilainya juga miliaran. Produk-produk kosmetik tersebut dinyatakan ilegal karena tak mengantongi izin edar dari BPOM.(lin)