Rafiq Curhat Soal KEK dan Lesunya Pertumbuhan Ekonomi

Bupati Karimun Aunur Rafiq salam komando dengan salah seorang anggota Lemhannas RI, di Gedung Nasonal, Selasa (5/11)

BATAMCLICK.COM: Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat dinilai belum sepenuhnya memihak kepada daerah perbatasan, seperti di Kabupaten Karimun.

Rafiq mencontohkan, daerah-daerah konflik selalu menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat atau Presiden.

BACA JUGA : 

“Kita lihat Kabupaten Natuna yang sama-sama di Provinsi Kepri, begitu mau dicaplok baru ramai-ramai membangun. Apakah Kabupaten Karimun harus tunggu dicaplok dulu baru diperhatikan. Kami dengan Natuna itu sama-sama daerah terluar berbatasan dengan negara tetangga. Tapi kita di Kabupaten Karimun belum bangga melihat pembangunan dan perhatian pemerintah pusat yang lambat ini,” kata Rafiq saat curhat dengan narasumber dari Lemhanas pada kegaitan sosialsiasi kepemimpinan nasional berwawasan kebangsaan, di Gedung Nasional, Selasa (5/11).

Tidak hanya itu, usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dari Pemkab Karimun dan diteruskan Pemprov Kepri, melalui tangan Gubernur Kepri non aktif Nurdin Basirun, hingga kini tak kunjung terealisasi dan belum ada persetujuan dari pemerintah pusat.

Pengajuan pinjam pakai hutan di Pulau Asam sudah disampaikan dan telah ada tiga investor yang bersedia mendirikan perusahaan. Namun sudah sering diupayakan oleh Gunernur Kepri non aktif, Nurdin Basirun tak juga tuntas.

“Maka saya mohon seperti apa regulasinya supaya cepat, agar investasi di Kabupaten Karimun bisa meningkat,” kata Rafiq lagi.

Kondisi ini juga berdampak lesunya perekonomian di Kabupaten Karimun, yang kemudian diikuti dengan ditutupnya kran impor oleh pemerintah pusat.

“Sewaktu kran impor masih dibuka, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun berada pada posisi 7,26. Tapi begitu ditutup atas kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, anjlok pada angka 5,8,” ungkapnya.

Rafiq mengaku, masyarakat Kabupaten Karimun dipastikan tetap cinta Negara Kesatuan Republi Indonesia (NKRI), namun harus mampu punya daya saing yang bisa dibanggakan.

Hadir dalam kesempatan itu, Tenaga Ahli Pengkajian Bidang Sismenas Lemhannas RI, Erman Syafril, Direktur Pembinaan dan Pelaksanaan Taplai Debidjianstrat Lemhannas RI, Suratno, Direktur Pengkajian Sosbud dan Demograsi Debidjianstrat Lemhanas RI, Kasubdit Bintalat Dit PUP Taplai Debidtaplaikbs Lemhannas RI, Iyan Suryana, dan Kasubdit Demografi Ditjian Sosbud & Demografi Debidjianstrat Lemhannas RI, Prasetyo Herminto.(gan)