Gaji Honorer di Karimun Bakal di Pangkas, Pemkab Mampu Hemat Rp560 Juta

Bupati Karimun Aunur Rafiq serahkan SK perpanjangan kontrak bagi tenaga honorer se Pulau Kundur, di lapangan sepak bola Studion Mini Tanjungbatu Kecamatan Kundur, Senin (1/4)
Bupati Karimun Aunur Rafiq serahkan SK perpanjangan kontrak bagi tenaga honorer pada Apdil lalu, saat ini para honorer khawatir dan diisukan gajinya dipotong mulai bulan depan

BATAMCLICK.COM: Pemerintah Kabupaten Karimun dikabarkan bakal memotong gaji ribuan tenaga honorer, terhitung September mendatang, dengan jumlah pemotongan sebesar Rp200 ribu per orang.

Informasi itu menyebar luas di kalangan tenaga honorer Pemkab Karimun dalam beberapa hari belakangan.

BACA JUGA : 

Dengan kata lain, Pemkab Karimun akan menghemat senilai Rp560 juta melalui pemangkasan gaji honorer secara keseluruhan, yang saat ini terdapat lebih dari 2800 tenaga honorer se Kabupaten Karimun berdasarkan penyerhan SK perpanjangan kontrak honorer pada April lalu.

“Informasinya pemotongan gaji akan dilakukan mulai September besok, dengan besaran yang dipangkas mencapai Rp200 ribu,” ujar seorang pegawai honorer di Pemkab Karimun, Rabu (21/8).

Honorer yang enggan disebutkan namanya itu menambahkan, dari isu yang beredar, pemotongan akan terus dilakukan sampai akhir tahun atau Desember mendatang.

“Biasanya gaji kami Rp1.5 juta, dan mulai bulan depan kalau memang betul terjadi pemotongan, maka gaji kami hanya tinggal Rp1.300.000. Memang belum ada surat edarannya, tapi informasi ini sudah tersebar luas,” ujarnya.

Informasi yang beredar, pemotongan gaji honorer itu sudah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Karimun, untuk dibahas dan disetujui dalam pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

Kepala Badan Pengeleloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karimun, Abdullah ketika dikonfirmasi mengatakan, belum dapat memastikan apakah dilakukan pemangkasan atau tidak, karena sampai saat ini masih dilakukan pembahasan di DPRD.

“Masih dibahas di DPRD,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Dul ini mengaku, pemangkasan gaji merupakan jalan terakhir jika nanti memang tidak ditemkan solusi.

Dia mengaku kondisi itu juga dikarenakan defisit anggaran yang dialami Pemkab Karimun, dan turut dirasakan oleh semua daerah di Indonesia. Sehingga terpaksa dilakukan rasionalisasi anggaran.

“Tapi kami masih terus berupaya agar pemotongan itu hanyalah jalan terakhir jika tidak ada lagi solusi, masih kami upayakan untuk tetap diterima secara full seperti biasa,” tutup Dul.(gan)