Karimun Alami Devisit Hingga Rp200 M, Anggaran di Semua OPD Dipangkas

Bupati Karimun Aunur Rafiq
Bupati Karimun Aunur Rafiq

BATAMCLICK.COM: Kabupaten Karimun saat ini dipastikan mengalami devisit, yang nilainya mencapai hampir Rp200 Miliar. Dampaknya, anggaran di semua Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) akan dipangkas atau dilakukan rasionalisasi.

Kondisi itu dibenarkan oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq. Namun belum dapat dipastikan berapa nilai devisit yang terjadi. Karena baru disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pengesahan APBD Perubahan.

BACA JUGA : 

“Nanti akan muncul berapa nilai jelasnya saat pembahasan APBD Perubahan dan sudah kita masukkan di DPRD Karimun. Gambarannya, belanja kita kemarin kan Rp1.5 Triliun, nah saat APBD Perubahan ini kita ajukan lebih kurang Rp1,4 T lebih, jadi terdapat kekurangan sekitar Rp100 Miliar lebih, atau hampir mendekati Rp200 Miliar,” kata Rafiq, Jumat (5/7).

Pemangkasan atau rasionalisasi anggaran terhadap semua Dinas, Kantor, Badan, Bagian terpaksa dilkaukan Rafiq, sebagai jalan satu-satunya karena keterbatasan anggaran yang terjadi.

“Ya pasti terjadi rasionalisasi, semua Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) kena. Baik itu dana Administrasi Umum (Adum), tunjangan kinerja dan sebagainya. Termasuk juga berimbas kepada proyek-proyek itu, yang nanti kita akan bahas bersama teman-teman di DPRD,” tambah Rafiq.

Hanya saja, Rafiq memastikan bahwa raionalisasi anggaran yang dilakukan tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. Sehingga proses pembangunan tetap akan berjalan.

Karena saat ini diseluruh Desa se Kabupaten Karimun memiliki anggaran tersendiri, yakni Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Yang total anggarannya dialokasikan sebesar Rp100 Miliar lebih, bersumber dari pemerintah pusat dan dana sharing Pemkab Karimun.

Disamping itu juga, telah ada dana Kelurahan yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah daerah. Namun sekarang diserahkan secara menyeluruh.

“Artinya, semua Desa dan Kelurahan sudah punya anggaran, dan mereka yang mengelola dana itu sendiri, sudah berjalan. Ya kecuali proyek besar, itu baru dihandle pemerintah daerah,” terang Rafiq.

Dia menjelaskan, penyebab terjadinya devisit karena berbagai sektor, mulai PAD yang tak capai target, bagi hasil migas yang terus menurun, dana transfer pusat yang juga ikut menurun.

“APBN saja terus mengalami devisit. Sehingga mempengaruhi transfer dana ke daerah,” tutup Rafiq.(gan)