Bupati Karimun Aunur Rafiq memberikan pengarahan dalam pendistribusian BPNT di Gedung Nasional, Senin (1/7)
Bupati Karimun Aunur Rafiq memberikan pengarahan dalam pendistribusian BPNT di Gedung Nasional, Senin (1/7)

BATAMCLICK.COM: Pemerintah Kabupaten Karimun mendistribusikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bersumber dari pemerintah pusat untuk 7850 penerima se Kabupaten.

Pendistribusiannya dilakukan melalui Dinas Sosial Kabupaten Karimun dan Bank Negara Indonesia (BNI), yang dilaksanakan di Gedung Nasional, Senin (1/7).

“Program ini sangat besar manfaatnya untuk masyarakat Kabupaten Karimun. Kita doakan mudah-mudahan tahun 2020 nanti tetap ada programnya dari pemerintah pusat,” kata Bupati Karimun Aunur Rafiq saat menghadiri pendistribusian BPNT.

Para penerima lanjut dia, diharapkan dapat memanfaatkan bantuan dengan baik. Serta nantinya agar dapat lebih mendiri sehingga bisa dikategorikan menjadi masyarakat mampu.

“Karena keberhasilan satu program adalah ketika penerima berkurang karena telah ada yang mampu,” ujarnya lagi.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun, M Syahruddin mengatakan, nilai bantuan yang diterima masing-masing dalam program BPNT sebesar Rp2 juta per triwulan. Yang penggunaannya untuk biaya pendidikan anak dalam keluarga penerima, biaya kontrol kehamilan dan kebutuhan bahan makanan pokok yang nilainya setara Rp110 ribu.

Nilai yang diterima berbeda jauh jika dibanding dengan tahun 2018 lalu, masing-masing
hanya mendpatakan Rp500 ribu, sedangkan peruntukannya juga sama.

“Kalau ada yang tidak sekolah atau yang absensi kehadirannya di sekolah ada yang bolong-bolong, maka dipotong atau dicabut haknya. Begitupun kalau ada yang tidak kontrol kehamilan padahal penerima dimasukkan dalam kategori ibu hamil,” kata Syahrudin.

Syahruddin juga menjelaskan, dari 7850 penerima masih ada 474 orang yang datanya tidak masuk. Padahal, Dinas Sosial Kabupaten Karimun telah menyerahkan seluruh data penerima kepada BNI pusat.

“Saat akan dimasukkan kedalam data combo, ternyata masih ada yang tertinggal 474 orang lagi. Kita tidak tahu kenapa BNI tidak memasukkan yang sisa itu dan sudah kita mintakan kejelasannya kenapa, masih menanti seperti apa jawaban pihak BNI pusat. Tapi bisa dipastikan mereka yang belum dapat akan tetap menerima, ini mungkin karena ada kesalahan entri nama atau salah input data,” ujarnya.

Dikatakan, data penerima mengacu dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang memang sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu, sebanyak 5120 penerima, ditambah dengan data penerima program BPNT, sehingga total menjadi 7850 penerima.

20 Penerima PKH Dinyatakan Sudah Mapan

Dalam kesempatan itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun, M Syahruddin mengaku telah ada 20 penerima Progra Keluarga Harapan (PKH) yang telah mapan, sehingga tidak lagi dikategorikan sebagai masyarakat kurang mampu.

“Alhamdulillah ada 20 penerima yang sudah bisa mandiri, sehingga pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial tidak mengikutsertakan mereka,” kata Syahruddin.

Ke 20 penerima yang telah mapan itu juga baru diketahui ketika ada nama yang dicoret namun tanpa pemberitahuan. Setelah dikonfirmasi ke pusat, ternyata penyebabnya mereka merupakan masyarakat yang telah mampu.(gan)