BATAMCLICK.COM: Walikota Batam, Muhammad Rudi meminta masyarakat tidak perlu sungkan untuk menyampaikan persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) kepadanya.

Misalnya, terkait tambahan rombongan belajar (rombel), pasca kebijakan tersebut diambil untuk mengakomodir jika masih ada calon siswa yang belum tertampung.

Selain itu, bisa juga mengadu ke Dinas Pendidikan (Disdik), baik melalui Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam, Hendri Arulan, maupun Sekretaris Disdik Batam, Andi Agung.

”Kalau tak selesai juga, lapor ke saya. SMS saya, whatsApp saya, sampaikan. Kirim supaya saya tahu masalahnya,” ujar Rudi.

Ia menerangkan, semua siswa yang diterima tidak akan dipungut biaya pendaftaran. Ia bahkan bersafari menemui langsung orangtua siswa ke setiap kecamatan.

”Enggak pakai duit, piti, hepeng, satu rupiah pun. Ini disampaikan, saya tak ingin dengar di luar, mau masuk tapi malah bayar,” ucapnya.

Apalagi jika isu bayar tersebut malah menyeret guru dan kepala sekolah yang tidak tahu apa-apa, yang dinilai telah mengurus proses PPDB semaksimal mungkin.

Menurutnya, kebijakannya cukup menjawab keinginan orangtua yang selama ini ingin memasukkan anaknya ke sekolah negeri.

”Saya tak ingin, Kepsek yang tak tahu apa-apa malah jadi korban, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan,” kata dia.

Pemko Batam memutuskan untuk membangun empat Unit Sekolah Baru (USB) pada 2020 mendatang.

Sekolah baru itu akan dibangun di Sagulung sebanyak dua unit, Nongsa satu unit serta Bengkong satu unit.

Kepala Disdik Kota Batam, Hendri Arulan, merinci lokasi pembangunan sekolah-sekolah baru 2020 mendatang.

Baca Juga: PPDB 2019 Dalam Catatan Orangtua Calon Siswa

Pertama di Nongsa yakni ke arah Bumi Perkemahan atau sekitar Kaveling Kabil, di Sagulung di Seilekop dan lahan di SKB. Lalu, di Bengkong yakni di dekat Puskesmas Bengkong.

”Tanahnya insya Allah aman,” ucapnya.

Ditanya dalam satu sekolah berapa Ruang Kelas Baru (RKB) yang akan dibangun, ia belum bisa memastikan.

Artinya, akan dibahas lebih lanjut. Sedangkan untuk pembangunan satu sekolah yang lengkap, diperlukan Rp 7 miliar hingga Rp 8 miliar.

”Tapi kan sekarang kita lakukan bertahap, tak sekaligus. Kita sesuaikan dengan anggaran,” kata dia.(bpos)