Kas Sekretariat DPRD Karimun Dikabarkan Kosong, Yusuf Sirat Buru-Buru Klarifikasi

status seorang anggota DPRD Karimun di mediasosial, yang mengaku hutang piutang dari Sekretariat DPRD kepada dirinya tak kunjung dibayarkan
status seorang anggota DPRD Karimun di mediasosial, yang mengaku hutang piutang dari Sekretariat DPRD kepada dirinya tak kunjung dibayarkan

BATAMCLICK.COM: Kondisi keuangan di sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun dikabarkan sedang kritis atau kosong. Menyusul dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) seluruh wakil rakyat di Canggai Puteri itu tak kunjung dibayarkan sejak awal tahun.

Informasi itu pun langsung menyebar cepat, bermula dari cuitan anggota DPRD dalam unggahan status di mediasosial, soal haknya yang tak kunjung dibayarkan. Kabar tersebut juga diperkuat oleh beberapa anggota DPRD Karimun lainnya, yang mengaku saat dinas keluar kota terpaksa ditalangi menggunakan dana pribadi dan berbulan-bulan lamanya tak kunjung dicairkan.

BACA JUGA : 

Namun Ketua DPRD Kabupaten Karimun, M Yusuf Sirat buru-buru menepis isu itu. Dia menegaskan bahwa tidak ada informasi kas sekretariat DPRD Karimun kosong.

“Tidak ada istilah kas kosong. Kalau kas kosong berarti pemerintahan ini mandeg, kas tidak kosong, tetapi Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah (Bappenda) harus bijak mengatur keuangan, sampai dengan akhir triwulan kedua mana yang lebih prioritas,” ujar Yusuf Sirat, saat menghadiri kegiatan di Gedung Nasional, Rabu (29/5).

Dia menyebutkan, Bappenda Kabupaten Karimun mempunyai kebijakan mengatur anggaran sesuai kebutuhan bulan ini. Mana yang lebih prioitas, seperti kebutuhan gaji, tunjangan kinerja (tukin), THR, termasuk honor untuk tenaga kontrak.

DPRD lanjut Yusuf Sirat, telah menggelar rapat dengan menghadirkan BPKAD Kabupaten Karimun dalam membahas masalah keuangan. Dengan memberikan masukan agar bijak dalam mengelola keuangan.

“Dalam hal ini Pemkab Karimun harus bijak mengatur keuangan, kalau tidak maka kita akan mengalami kekosongan kas. Tugas kita sekarang bagaimana cara memanfaatkan anggaran ini semaksimal mungkin dalam tahun anggaran berjalan,” ungkapnya.

Mengenai hutang terhadap SPPD anggota DPRD Karimun yang tak kunjung dibayarkan, Yusuf Sirat mengaku bukan soal terjadi kekosongan kas. Melainkan hanya persoalan teknis, yang harus diusulkan minimal 60 persen, serta melengkapi proses administrasi.

“Tapi alhamdulillah sudah selesai itu, tidak ada masalah lagi kok sekarang,” kilahnya.(gan)