BPJS Kesehatan Kota Batam Gelontorkan Dana Belasan Triliun Rupiah Untuk Bayar Hutang

BATAMCLICK.COM, BATAM – Hampir di semua layanan kesehatan mengeluh akibat terhambatnya klaim pembayaran oleh BPJS Kesehatan. Namun, untuk pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Tunggakan sebesar Rp24,5 miliar sudah dibayarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Batam kepada 23 fasilitas kesehatan yang ada di Batam dan Karimun.

BACA JUGA : 

“Jatuh tempoh pada Maret sampai 8 April 2019 sudah dibayarkan sebesar Rp24,5 milyar pada Senin 15 April 2019. Sedangkan untuk fasilitas tingkat pertama Batam dan Tanjung Balai Karimun sudah dibayarkan sebanyak Rp7 milyar,” kata Muryawan AS, Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan didampingi dr Retri Flori HS, Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan dan Irfan Rachmadi selaku Kepala Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik, Selasa (16/4/2019) di Kantor BPJS Batam Center.

Muryawan berharap dengan dibayarnya tunggakan klaim tersebut dapat melayani peserta BPJS Kesehatan dengan lebih baik lagi. Dan konsisten pembayaran yang lebih efektif.

BPJS Kesehatan menggelontorkan dana sebesar Rp11 triliun untuk membayar hutang klaim jatuh tempo kepada rumah sakit. Diluar itu, BPJS Kesehatan juga melakukan pembayaran sebesar Rp1,1 triliun dalam bentuk dana kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

“Sampai hari ini, tagihan rumah sakit yang lolos verifikasi dan sudah jatuh tempo, akan dibayar BPJS Kesehatan dengan mekanisme first in first out. Rumah sakit yang lebih dulu mengajukan berkas secara lengkap, tentu transaksi pembayaran klaimnya akan di proses terlebih dulu. Hal ini terwujud karena dukungan penuh dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan,” kata Irfan Rachmadi.

Secara umum pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan diatur dalam Pasal 24 UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN ) baik mengenai cara menetapkan besarnya pembayaran, waktu pembayaran dan pengembangan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Jaminan Kesehatan.

“Mengenai besarnya pembayararan kepada Fasilitas Kesehatan untuk setiap wilayah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BPJS dan asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayah tersebut,” tutupnya. (el)