Bupati Karimun Aunur Rafiq
Bupati Karimun Aunur Rafiq

BATAMCLICK.COM: Pemerintah Kabupaten Karimun mulai menerapkan sistim perencanaan dan penganggaran menggunakan sistim elektronik, yang diberi nama e planing dan e bajeting. Penerapan tersebut mulai diberlakukan tahun 2019 ini, yang diawali dengan perencanaan dan realisasi pembangunanya baru dapat dilaksanakan tahun depan.

Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, cukup lama mempersiapkan e planing dan e bajeting, yang memakan waktu sekitar dua tahun. Hingga saat ini telah tersedia perangkatnya.

“Alhamdulillah pengerjaan bisa kita mulai ditahun 2020, yang penganggarannya mulai dilakuklan tahu ini. Kemarin pun kita sudah launching bersama Badan Pemerika Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri,” ucap Rafiq, Jumat (15/3).

Dikatakan, kemudahan atau keuntungan yang didapat oleh Pemkab Karimun dalam penerapan e planing dan e bajeting adalah, meningkatnya transparansi proses pengajuan anggaran, sehingga akan semakin terarah, terukur dan efisien.

“Hasilnya nanti akan betul-betul dirasakan oleh masyarakt, tidak ada kegiatan yang mubazir. Kemudian akan terjadi penghematan-penghematan anggaran yang cukup besar, karena sudah terpola,” tambahnya.

Rafiq mencontohkan, misalnya dalam satu rencana usulan pembangunan jalan sepanjang satu kilometer atau lebih, sudah akan diketahui nilai proyeknya, karena sudah langusng terprogram. Begitu usulannya dimasukkan akan dapat langusng diketahui berapa nominal proyek tersebut. Hal itu telah diprogram oleh e planing dan e bajeting.

Dikatakannya pula, pada tahun-tahun sebelumnya Pemkab Karimun memang belum bisa melakukan sistim secara elektronik tersebut, karena butuh persiapan matang.

“Kalau soal tidak lagi defisit ya mudah-mudahan saja. Yang namanya defisit bisa saja (terjadi) ketika programnya masuk pada saat berjalan, tiba-tiba ada kendala sewaktu dana transfer pusat, atau kondisi pajak kita yang tak tercapai. Bisa saja kemungkinan-kemungkinan lain. Jadi yang kita masukkan tadi sudah dipdediksi anggaran misalnya Rp1 Triliun, ya kita harus bisa membelanjakan anggaran sebesar itu,” jelas Rafiq.

Hanya saja, jika nanti dalam perjalanannya ternyata anggaran tersebut tidak tercapai, misalnya dalam nominal Rp1 Triliun, maka akan dapat ditutupi atau dicukupkan pada APBD Perubahan.(gan)