DSatgas Saber Pungli resmi membubarkan. Presiden RI Prabowo Subianto mencabut aturan pembentukan satuan tugas pemberantas pungutan liar
Pencabutan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Dalam aturan terbaru ini, Prabowo menilai bahwa Satgas Saber Pungli sudah tidak efektif dan tak lagi relevan dengan kebutuhan penegakan hukum saat ini.
“Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.” Demikian bunyi pasal 1 Perpres menguktip dari situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (19/6/2025).
Akhir Perjalanan Satgas Saber Pungli
Pemerintah membentuk Satuan Tugas ini hampir satu dekade lalu dengan semangat reformasi pelayanan publik dan pemberantasan praktik pungli di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tim ini aktif menerima laporan masyarakat, melakukan operasi tangkap tangan (OTT), dan menjadi simbol keberpihakan negara terhadap rakyat kecil.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, banyak yang mempretanyakan efektivitas Satgas Saber Pungli. Banyak kebijakan tumpang tindih dan fungsi pengawasan oleh lembaga lain yang lebih struktural seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK.
Presiden Prabowo Ambil Arah Baru
Dengan mencabut perpres lama, Presiden Prabowo ingin menyederhanakan struktur pengawasan dan meningkatkan efektivitas lembaga penegak hukum yang sudah ada. Langkah ini juga menjadi bagian dari pembaruan strategi nasional pemberantasan korupsi dan pungutan liar.
Presiden kini mengarahkan Kementerian dan lembaga terkait untuk mengoptimalkan pengawasan internal serta memperkuat sistem pelaporan masyarakat secara digital, sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang lebih adaptif.
Sumber, Antara
