Batamclick.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sepakat memperkuat perlindungan konsumen sektor jasa keuangan melalui perluasan layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) ke industri sistem pembayaran.
Kesepakatan tersebut ditunjukkan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama LAPS SJK tentang Tata Cara Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan yang dilakukan Kepala Eksekutif OJK Dicky Kartikoyono dan Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta.
Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian Kick-Off Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen Tahun 2027 (GEBER PK 2027) di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Melalui petunjuk ini, OJK dan BI memperkuat kerja sama dalam mendukung layanan penyelesaian sengketa konsumen yang mencakup sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran.
“Kecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan perlindungan konsumen, kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem,” kata Dicky.
Menurut Dicky, setiap pengaduan harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk, proses, perilaku, dan pengawasan. Sinergi antara OJK, BI, kementerian/lembaga, dan industri diperlukan untuk membangun ekosistem perlindungan konsumen yang terintegrasi.
Filianingsih menambahkan, petunjuk bersama ini memperkuat koordinasi kedua otoritas dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS sesuai kewenangan masing-masing.
LAPS SJK sendiri telah beroperasi sejak 1 Januari 2021. Bank Indonesia memberikan persetujuan kepada LAPS SJK pada 6 Oktober 2026 untuk menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara di sistem pembayaran.
Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) menjadi lini terdepan yang wajib menangani pengaduan terlebih dahulu melalui mekanisme Internal Dispute Resolution (IDR). Jika belum sepakat, konsumen dapat melanjutkan ke LAPS SJK melalui mekanisme External Dispute Resolution (EDR) atau melalui pengadilan.
