Batamclick.com,
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kepulauan Riau (Kepri) menggandeng 210 sekolah menengah pertama (SMP) negeri dan swasta di Kota Batam untuk mengenalkan peran pajak untuk pembangunan.
“Pajak memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan pembangunan, mulai dari sarana pendidikan, bidang kesehatan hingga infrastruktur,” kata Kepala Kantor Wilayah DJP Kepri Mekar Satria Utama di Batam, Selasa.
Menurut dia, pengenalan peran pajak akan dilakukan melalui program inklusi kesadaran pajak dalam kegiatan pembelajaran di sekolah.
Ia menjelaskan program tersebut tidak mengajarkan pajak sebagai mata pelajaran tersendiri atau secara teknis, melainkan mengintegrasikan pemahaman mengenai pajak ke dalam materi pelajaran yang sudah ada.
“Sebagai contoh, dalam pelajaran Pendidikan Pancasila, pajak dapat dikenalkan sebagai bentuk hak dan kewajiban warga negara serta wujud gotong royong dalam kehidupan bernegara,” katanya.
Menurut Mekar, Batam menjadi daerah pertama yang secara formal melaksanakan perjanjian kerja sama (PKS) secara serentak untuk penerapan program inklusi kesadaran pajak pada jenjang SMP.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam Hendri Arulan mengapresiasi kolaborasi DJP Kepri dengan dunia pendidikan.
“Program ini dapat memberikan pemahaman awal kepada peserta didik mengenai perpajakan dan manfaatnya bagi pembangunan negara,” kata Hendri.
Ia mengatakan implementasi program akan melibatkan guru serta kelompok musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), sehingga pengenalan pajak dapat disesuaikan dengan materi pembelajaran di sekolah.
“Anak-anak tidak belajar pajak secara teknis, tetapi diberikan pemahaman awal mengenai fungsi pajak dan kaitannya dengan fasilitas yang mereka nikmati. Pajak merupakan bentuk gotong royong dalam bernegara,” katanya.
Hendri menambahkan kegiatan kick-off program inklusi kesadaran pajak tersebut menjadi tahap awal sebelum program diterapkan dan dievaluasi di sekolah-sekolah peserta.
Dalam pelaksanaan, ia mengatakan akan ada silabus yang akan digunakan sebagai panduan bagi guru dan juga tenaga dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menyampaikan materi di sekolah.
Sumber, Antara
