Proyek Kawasan Industri Batang Dikebut, Tahap I Kelar Desember

BATAMCLICK.COM, Kawasan industri terpadu (KIT) Batang dengan luas lahan hingga mencapai 4.300 hektar, saat ini tengah dikebut pembangunannya. Tahap pertama telah disiapkan 450 hektar dan direncanakan awal tahun 2021 telah siap difungsikan.

Lokasi KIT Batang ini dinilai sangat strategis karena diapit oleh Laut Jawa, jalan tol dan jalur perlintasan kereta. KIT Batang yang digadang-gadang Presiden Joko Widodo ini, dipastikan Januari 2021 telah siap digunakan tahap pertama di atas lahan milik PTPN IX.

Bupati Batang Wihaji, saat melakukan peninjauan progres pembangunan KIT, memastikan proyek akan berjalan dengan lancar dan harus sesuai dengan jadwal yang ada.

“Insya Allah ini sudah on the track, tinggal melakukan percepatan yang lain, tetapi jangan sampai melanggar aturan. Desember sudah selesai untuk penataan infrastruktur tahap pertama,” kata Wihaji, saat melihat langsung progres pembangunan KIT Batang, Rabu (16/09).

BACA JUGA:   Patuhi Protokol Kesehatan Dukung Kesuksesan MTQ

“Masterplan selesai, nanti investor masuk Januari (2021) tinggal choice atau pilih lokasi yang mana, butuh berapa hektar, sewanya berapa,” tambah Wihaji.

Menurut Wihaji, ada dua kunci dalam pembangunan KIT Batang, yakni master plan yang bulan akhir September harus selesai dan yang kedua yakni Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Itulah dasar nanti kita membuat dan mengeluarkan perijinan. Minggu depan, sudah mulai pekerjaan dari kementerian pusat seperti PUPR,” kata Wihaji.

BACA JUGA:   Ratusan Orang Positif Covid-19 di Lingkungan Kantor KPK

“Untuk itu biar tidak melanggar aturan kita cek betul, mana yang masih bermasalah, tugas pemda yang belum selesai itu apa, nanti tugas lain yang belum selesai diselesaikan,” jelasnya.

Menurut Wihaji November- Desember akan ada pekerjaan penuh pembangunan infrastruktur, salah satunya jalan simpang susun (tol) dan infrastruktur non tol. Jalan primer dan sekunder di kawasan industri juga akan mulai digarap.

“Kalau memang itu sudah dikerjakan tolong libatkan lokal. Siapa nanti yang megang proyek ini saya minta libatkan warga lokal untuk terlibat membangun,” kata Wihaji.

Pembangunan infrastruktur ini diakui Wihaji bukan tidak menemukan masalah. Menurut Wihaji persoalan tersebut terkait perijinan.

BACA JUGA:   Bale dan Reguilon Terbang ke London

“Permasalahan yang dihadapi terkait dengan perizinan yang saling terkait, sehingga harus kita urai agar proyek infrastruktur yang ditarget sampai Desember 2020 selesai,” ungkap Wihaji.

“Perintah Pak Presiden, tugas pemda kewenanganya di perizinan. Maka kita permudah tapi tidak menyalahi aturan,” tambahnya.

Dalam permasalahan ini lanjutnya, bupati sudah perintahkan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu ( DPMTSP) untuk mencari solusi secepatnya.

“Kunci permasalahan ada di masterplan yang ditarget akhir September selesai dan Surat Keputusan Proyek Strategi Nasional yang belum kunjung turun. Padahal itu menjadi dasar kita untuk menerbitkan surat perizinan,” tegas Wihaji.

Sumber: detikcom