BATAMCLICK.COM : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan ada 22 temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tahun 2023.
“Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 22 temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LK Tahun 2023, namun tetap perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut guna perbaikan pengelolaan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja negara),” kata Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK Kemendagri dan BNPP di Kantor Pusat Kemendagri, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.
BPK mengharapkan Kemendagri dan BNPP dapat meningkatkan pengendalian dan melakukan langkah-langkah perbaikan sistematis untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, serta memastikan permasalahan tersebut tak terulang di masa mendatang.
Selama periode 2005-2023, data rekapitulasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menunjukkan kemajuan dalam penyelesaian rekomendasi, yaitu 78,33 persen pada Kemendagri dan 86,90 persen pada BNPP.
“Kami mengapresiasi upaya dari Pimpinan Kemendagri dan BNPP dalam meningkatkan penyelesaian TLRHP (Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan) ini. Kami berharap agar kecepatan dan sinergi dalam rangka penyelesaian TLRHP dapat terus ditingkatkan. BPK siap untuk bersama-sama mendorong penyelesaian rekomendasi yang telah diberikan,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, BPK menilai bahwa LK Kemendagri dan BNPP telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sehingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK Kemendagri dan BNPP Tahun 2023.
Capaian itu menunjukkan komitmen dan upaya nyata seluruh manajemen Kemendagri dan BNPP dalam mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik.
LHP diterima langsung oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Muhammad Tito Karnavian.
SUMBER : ANTARA
