YOGYAKARTA – Membentuk organisasi pers di berbagai daerah mungkin membutuhkan kerja keras. Namun, menjaga kualitas orang-orang yang berada di dalamnya merupakan pekerjaan yang jauh lebih panjang.
Jumlah anggota dan luas jaringan kepengurusan memang bisa menunjukkan perkembangan sebuah organisasi. Tetapi, keduanya belum cukup untuk membuktikan bahwa organisasi itu mampu melahirkan wartawan profesional. Di dunia jurnalistik, ukuran tersebut juga ditentukan oleh kompetensi, integritas, dan kepatuhan terhadap kode etik.
Persoalan inilah yang kini menjadi perhatian Pro Jurnalismedia Siber (PJS). Organisasi yang tengah mempersiapkan diri menjadi konstituen Dewan Pers itu mulai menempatkan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai salah satu agenda penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia.
Keseriusan tersebut terlihat dalam pelaksanaan UKW di Hotel The Malioboro, Yogyakarta, pada 12–13 November 2026. Empat pengurus DPP dan DPD PJS, yakni Rikky Fermana, Muhamad Zen, Setiawan Adi Setyo, dan Budiyanto, ikut menjalani ujian kompetensi tersebut.
Tiga peserta berasal dari Bangka Belitung, sedangkan satu lainnya dari Sulawesi. Keikutsertaan mereka menjadi bagian dari upaya organisasi mendorong pengurus dan anggota agar tidak hanya aktif membangun jaringan, tetapi juga memiliki standar kemampuan jurnalistik yang terukur.
Bagi PJS, sertifikat UKW bukanlah tujuan akhir. Ujian tersebut menjadi ruang untuk mengukur kemampuan wartawan, memahami tanggung jawab profesi, sekaligus menguji sejauh mana prinsip-prinsip jurnalistik diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.
Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, mengatakan cita-cita organisasi menjadi konstituen Dewan Pers harus disertai kesiapan sumber daya manusia. Karena itu, ia mendorong seluruh anggota PJS mengikuti UKW.
“PJS akan membawa kita untuk menjadikan seluruh wartawan menjadi kompeten, demi mendukung cita-cita dan harapan Dewan Pers. Kita menyatakan bahwa anggota PJS harus kompeten dan ikut UKW,” kata Mahmud.
Pernyataan itu memperlihatkan arah yang ingin dibangun PJS. Organisasi ini tidak ingin hanya dikenal karena memiliki kepengurusan yang tersebar di 27 provinsi. Mereka juga ingin menunjukkan bahwa jaringan tersebut diisi wartawan yang memahami pekerjaan jurnalistik dan bertanggung jawab atas setiap informasi yang dipublikasikan.
“PJS tidak main-main. Kami serius untuk menjadikan anggota menjadi kompeten, dan kami bertekad untuk menjadi konstituen Dewan Pers,” ujarnya.
Bukan Sekadar Memperluas Jaringan
Perjalanan menuju pengakuan Dewan Pers tentu tidak cukup ditempuh melalui deklarasi dan pembentukan kepengurusan. Ada sejumlah pekerjaan mendasar yang harus disiapkan, terutama menyangkut kualitas wartawan yang menjadi bagian dari organisasi.
Wartawan dituntut mampu bekerja berdasarkan fakta, melakukan verifikasi, menjaga keberimbangan, serta memahami batas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Mereka juga harus menjadikan Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman, bukan sekadar dokumen organisasi.
Di tengah derasnya arus informasi digital, tuntutan tersebut semakin relevan. Kecepatan menyampaikan berita sering kali berhadapan dengan kewajiban memastikan kebenaran informasi. Kesalahan pemberitaan bukan hanya berisiko merugikan pihak lain, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap media.
Karena itu, peningkatan kompetensi menjadi bagian penting dari tanggung jawab organisasi pers. UKW dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengukur kemampuan tersebut, meskipun profesionalisme wartawan tetap harus dibuktikan melalui praktik jurnalistik sehari-hari.
Mahmud ingin semangat itu menjangkau seluruh tingkatan organisasi, mulai dari DPP, DPD hingga DPC. Dengan demikian, peningkatan kualitas tidak hanya menjadi agenda pengurus pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama.
PJS kini menghadapi pekerjaan yang lebih besar daripada sekadar memperluas struktur organisasi. Mereka harus membuktikan bahwa setiap langkah menuju konstituen Dewan Pers sejalan dengan peningkatan kualitas anggotanya.
Sebab, pada akhirnya, organisasi pers tidak dinilai semata-mata dari banyaknya nama dalam daftar keanggotaan atau luasnya wilayah kepengurusan. Kredibilitasnya juga tercermin dari karya jurnalistik yang dihasilkan, etika yang dijaga, dan tanggung jawab wartawannya kepada publik.
Jalan menuju konstituen Dewan Pers masih membutuhkan pembuktian. Bagi PJS, pembuktian itu harus dimulai dari ruang redaksi dan meja kerja setiap wartawan: bekerja berdasarkan fakta, menjaga etika, serta terus meningkatkan kompetensi.***
