BATAMCLICK.COM: PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom mempercepat penataan anak usaha dengan merampingkan 50 entitas di lingkungan TelkomGroup. Hingga semester I 2026, perusahaan telah menyelesaikan penataan terhadap 24 entitas. Sebanyak 26 entitas lainnya masih dalam proses, dengan penyelesaian yang diupayakan sepanjang tahun ini.
Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi Telkom dari operating holding menjadi strategic holding melalui inisiatif TLKM 30. Perusahaan juga menata portofolio bisnis untuk meningkatkan efisiensi, mempertajam fokus usaha, dan mengoptimalkan nilai bisnis.
Program ini sejalan dengan arah penataan portofolio badan usaha milik negara yang didorong Danantara Asset Management (DAM) dan Badan Pengaturan BUMN.
Sebagai salah satu BUMN dengan banyak anak usaha, Telkom menghadapi tantangan berupa kompleksitas pengelolaan bisnis, tumpang tindih kegiatan usaha, serta kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sejumlah entitas juga dinilai perlu memiliki ruang gerak yang lebih lincah agar mampu menangkap peluang dan mengembangkan inovasi.
Melalui penataan tersebut, Telkom ingin membangun ekosistem bisnis yang lebih terintegrasi dengan model Holding Company–Operating Company (HoldCo–OpCo). Model ini diharapkan membuat struktur organisasi lebih ramping, memperjelas fokus bisnis setiap perusahaan operasional, serta memperkuat kinerja grup.
Telkom Fokus pada Empat Segmen Bisnis
Dalam proses transformasi, Telkom mengelompokkan portofolio bisnis ke dalam empat segmen utama, yakni Business-to-Consumer (B2C), B2B Infrastructure, B2B ICT, dan International.
Penataan tersebut bertujuan mengoptimalkan potensi setiap segmen sekaligus membuka peluang kemitraan strategis. Telkom juga berupaya memaksimalkan nilai bisnis yang selama ini belum tergarap secara optimal.
Transformasi menuju strategic holding menjadi salah satu upaya perusahaan untuk mencapai target valuasi lebih dari Rp550 triliun pada 2030.
Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno mengatakan perusahaan mempercepat penataan portofolio dengan tetap mengutamakan kehati-hatian dalam mengambil keputusan.
“Arahan pemegang saham kami maknai sebagai mandat untuk bergerak lebih cepat tanpa mengorbankan kehati-hatian. Karena itu, setiap entitas kami evaluasi secara menyeluruh, apakah relevan dengan bisnis inti, berkontribusi pada nilai grup, dan memiliki prospek yang jelas,” kata Nanang.
Menurut dia, percepatan streamlining tidak semata-mata mengejar jumlah entitas yang ditata. Telkom juga ingin memastikan portofolio bisnis lebih sehat dan sumber daya perusahaan terfokus pada empat segmen utama.
Dengan struktur yang lebih sederhana, setiap perusahaan operasional diharapkan dapat bergerak lebih lincah dan meningkatkan kontribusinya terhadap kinerja TelkomGroup.
Telkom Klaim Profitabilitas Menguat
Nanang menjelaskan, program streamlining dirancang untuk memperkuat fundamental TelkomGroup sebagai perusahaan telekomunikasi digital. Portofolio perusahaan mencakup bisnis inti telekomunikasi digital, serta usaha pendukung dan bisnis yang berkaitan dengan kegiatan utama.
Melalui penataan tersebut, Telkom berupaya melepas bisnis bermargin rendah agar dapat meningkatkan profitabilitas dan menciptakan nilai secara berkelanjutan. Perusahaan menargetkan langkah ini turut memperkuat margin EBITDA konsolidasi.
Di tengah penataan portofolio, organisasi, dan sumber daya manusia, Telkom menyatakan kinerja perusahaan tetap positif pada semester I 2026. Perusahaan juga mencatat peningkatan profitabilitas pada kuartal II 2026, dengan margin EBITDA kembali berada di atas 50 persen.
Namun, percepatan transformasi tidak hanya berkaitan dengan kinerja keuangan. Penataan organisasi juga menyangkut kepastian kerja dan kesejahteraan karyawan yang terdampak.
Ketua Umum Serikat Karyawan Telkom (SEKAR Telkom) Nashri menyatakan dukungan terhadap langkah manajemen tersebut. Menurut dia, penataan portofolio diperlukan untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan bisnis perusahaan.
SEKAR Telkom, kata Nashri, juga mengapresiasi komunikasi antara manajemen dan karyawan selama proses transformasi berlangsung.
“Kami sepakat bahwa pelaksanaan transformasi harus terencana, transparan, dan berkeadilan, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan, kepastian kerja dan kenyamanan karyawan,” ujar Nashri.
Ia menegaskan keberhasilan transformasi perusahaan perlu berjalan beriringan dengan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan masa depan karyawan yang lebih baik.
Telkom Utamakan Tata Kelola dan Kepastian Hukum
Telkom menyatakan setiap keputusan dalam program streamlining harus melalui mekanisme tata kelola dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Perusahaan melakukan kajian komprehensif, termasuk uji tuntas (due diligence) dengan melibatkan pihak ketiga independen.
Proses tersebut mengacu pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Business Judgment Rule (BJR).
Untuk penataan entitas yang memiliki kompleksitas tinggi, termasuk yang berpotensi menimbulkan kerugian pelepasan aset (cut loss), penghapusbukuan (write-off), atau persoalan hukum, Telkom menyatakan akan mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
Perusahaan juga berharap pemerintah mempercepat penerbitan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara. Telkom menilai aturan tersebut diperlukan untuk memperkuat landasan hukum dan mendukung kelancaran penataan portofolio.
Di sisi lain, Telkom menyatakan akan terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan. Perusahaan juga menegaskan penyesuaian sumber daya manusia harus dilakukan secara bertanggung jawab, sukarela, serta dengan menghormati hak-hak karyawan yang terdampak.
Percepatan streamlining kini menjadi bagian penting dari agenda transformasi Telkom. Tantangannya bukan hanya merampingkan puluhan entitas, melainkan memastikan struktur bisnis yang lebih sederhana benar-benar menghasilkan efisiensi, memperkuat profitabilitas, dan menciptakan nilai berkelanjutan bagi perusahaan.***
#Telkom #TelkomGroup #Streamlining #TransformasiDigital #BUMN
