BATAMCLICK.COM:– Efisiensi anggaran pemerintah sebagai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 disebut bisa mengancam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai pemangkasan anggaran hingga Rp306 triliun oleh pemerintah berdampak pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan segmen penerima upah dan jasa konstruksi.
“Ini berkorelasi pada pengangguran. Semakin banyak pemangkasan, semakin banyak pengangguran. Misalnya, Garuda Indonesia mengharapkan dari perjalanan dinas PNS. Jika dikurangi, pendapatannya berkurang. Demikian juga dengan penggunaan hotel, karyawan hotel akan terkena dampaknya. Karyawan di percetakan juga terkena dampak efisiensi ATK di pemerintah,” ujar Timboel.
Inpres efisiensi anggaran diturunkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi surat edaran S-37/MK.02/2025 yang mengatur 16 pos belanja kementerian/lembaga yang harus dirampingkan.
Pemangkasan ini meliputi belanja alat tulis kantor sebesar 90%, perjalanan dinas 53,9%, infrastruktur 34,3%, hingga percetakan dan suvenir 75,9%.
Timboel menjelaskan, jika efisiensi belanja pemerintah berdampak pada PHK, peserta program BPJS Ketenagakerjaan akan berkurang dan penerimaan iuran hilang.
“Pendapatan iuran berhenti, tapi klaim jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) meningkat,” jelasnya.
Dampak bagi pekerja sektor konstruksi, menurut Timboel, cukup besar. Kementerian Pekerjaan Umum mengakui bahwa pemangkasan anggaran Kementerian PU sebesar Rp81,38 triliun bisa menghambat proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan, bendungan, gedung, dan sistem irigasi.
“Pendapatan dari peserta jasa konstruksi juga berkurang. Banyak orang tidak dipekerjakan atau sudah dipekerjakan lalu disetop. Jadi pendapatan iuran berkurang. Kalau peserta penerima upah kena PHK, klaim JKP bertambah,” tegasnya.
Meski ada potensi dampak tersebut, Timboel menilai ketahanan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan masih solid. Namun, dia berharap BPJS Ketenagakerjaan intens meningkatkan jumlah kepesertaan mereka.
“BPJS Ketenagakerjaan aman karena Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) memiliki aset bersih yang cukup tinggi,” tutupnya.(lohan)
