Batamclick.com, Batam – Pusat Penyerahan Aset (PPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan uang pengganti hasil lelang barang rampasan negara sebesar Rp4.804.861.000 kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Penyerahan berlangsung di Lantai 4, Kantor Walikota Batam, Batam Centre, Kamis (11/7/2024).
Kabid Pemulihan Aset Nasional pada PPA Kejagung, Firdaus, mengatakan uang pengganti ini berasal dari lelang barang rampasan dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Muhammad Nashihan.
“Total nilai barang-barang yang dilelang mencapai Rp4.804.861.000, termasuk tiga unit rumah di Yogyakarta. Namun, ini baru sebagian dari keseluruhan barang rampasan dalam kasus tersebut,” jelas Firdaus.
Firdaus melanjutkan, masih ada beberapa aset lain yang sedang dalam proses perhitungan dan lelang, termasuk rumah, tanah, serta kendaraan bermotor. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp54,9 miliar.
“Aset Muhammad Nashihan, seperti tanah dan rumah di Cilandak, Jakarta Selatan, serta kendaraan yang disimpan di gedung Kejagung, masih dalam proses lelang dan pencarian,” ungkap Firdaus.
Kasus korupsi yang melibatkan Muhammad Nashihan diputuskan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018. Hingga kini, proses pemulihan aset terus berlangsung untuk mengembalikan kerugian negara.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, I Ketut Kasna Dedi, mengatakan penyerahan ini merupakan bagian dari upaya memastikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi dikembalikan kepada negara dan digunakan untuk kepentingan publik.
“Upaya pemulihan aset dari tindak pidana korupsi diharapkan dapat memberikan efek jera, memperkuat penegakan hukum di Indonesia, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan keadilan di negara ini,” tegas Kasna.
Ia menjelaskan, kasus ini terkait penyalahgunaan dana asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua bagi PNS dan tenaga harian lepas Pemko Batam yang ditempatkan pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, yang telah inkrah pada tahun 2018.
Muhammad Nashihan melakukan tindak pidana korupsi bersama Syafei, yang menjabat sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Batam.
“Kami penegak hukum tegas dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi. Ini pelajaran bersama untuk tidak berperilaku koruptif. Siapapun pelakunya, jika terbukti, tidak ada toleransi,” ucap Kasna.
Terpidana melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Ia juga melanggar Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Terpidana dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2011 K/PID.SUS/2019 tanggal 30 Juli 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 10/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR tanggal 11 Desember 2018 jo. 11/Pid.Sus-TPK/2018/PNn Tpg tanggal 5 September 2018. Amar putusan menyatakan pidana penjara selama 10 tahun 6 bulan, denda Rp600.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp54.900.000.000,- subsidair pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan.
“Dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan tidak hanya berfokus pada pertanggungjawaban pidana oleh pelaku (follow the suspect), namun juga melacak, mengembalikan, dan memulihkan hasil tindak pidana korupsi (follow the money) untuk dikembalikan kepada negara dan mendukung pembangunan nasional,” tutur Kasna.
Penyerahan uang pengganti hasil lelang barang rampasan negara ini disambut baik oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Uang hasil lelang ini akan digunakan untuk kepentingan publik.
“Kami sangat menyambut baik penyerahan uang hasil lelang rampasan negara yang dikembalikan kepada negara dan digunakan untuk kepentingan publik,” ungkap Rudi.
