BATAM – Bagi perempuan yang menggantungkan hidup dari usaha kecil, selisih beberapa persen bunga pinjaman bisa menentukan panjang pendeknya napas usaha. Beban cicilan yang lebih ringan memberi ruang untuk membeli bahan baku, menambah produksi, atau sekadar menjaga dagangan tetap berjalan. Pemerintah kini mencoba membuka ruang itu melalui pembiayaan Mekaar dengan bunga 8 persen.
Program tersebut mulai menyentuh nasabah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Batam. Pada Selasa, 10 November 2026, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajat Hari Wibowo menyerahkan manfaat program pembiayaan tersebut kepada nasabah KPPS Mekaar Syariah Taman Jasmin Batam. Kegiatan berlangsung di Sekretariat PNM Batam.
Bagi pemerintah, penyaluran pembiayaan ini bukan sekadar urusan memindahkan uang kepada nasabah. Ada agenda yang lebih besar: memperkuat ekonomi keluarga melalui perempuan pelaku usaha mikro, terutama mereka yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan.
Drajat mengatakan program Mekaar dengan bunga 8 persen merupakan bagian dari arahan dan keputusan politik Presiden. PNM mulai mengujicobakannya pada 3 September 2026, sebelum menjalankan program secara lebih luas setelah perangkat kebijakan dan sistem pendukungnya siap.
Namun, pelaksanaannya tidak sesederhana menurunkan angka bunga. Pemerintah dan PNM harus memastikan teknologi mampu menjangkau nasabah dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan digital yang beragam.
Dalam proses pengajuan, nasabah harus melalui verifikasi identitas, pengambilan foto, dan tanda tangan digital. Seluruh data kemudian terhubung dengan sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) milik Kementerian Keuangan.
“Ini bukan persoalan hanya pencairan dana atau cicilan. Ada teknologi,” kata Drajat.
Ia menjelaskan, PNM lebih dahulu menjalankan uji coba menggunakan dana perusahaan sendiri. Tahap tersebut berlangsung di berbagai wilayah Indonesia tanpa menggunakan dana subsidi. Tujuannya menguji kesiapan sistem, memastikan proses identifikasi nasabah berjalan, sekaligus melihat kemampuan perusahaan menjalankan program dalam skala lebih besar.
PNM juga harus menunggu penyelesaian sejumlah aturan yang menjadi landasan pelaksanaan program. Setelah perangkat kebijakan tersedia, penyaluran mulai memasuki tahap implementasi pada November 2026.
Drajat menyebut pelaksanaan di Batam menjadi bagian dari perluasan program tersebut. Pemerintah juga merencanakan peluncuran secara nasional pada akhir November, dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Batam dan Ketahanan Ekonomi Perbatasan
Pemilihan Batam sebagai salah satu lokasi pelaksanaan program bukan tanpa alasan. Kota industri yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia itu memiliki posisi strategis dalam agenda penguatan ekonomi kawasan perbatasan.
Drajat mengatakan Presiden menginginkan ketahanan ekonomi tidak hanya bertumpu pada perusahaan besar dan investasi, tetapi juga tumbuh dari kekuatan ekonomi masyarakat.
Karena itu, pemerintah ingin menghubungkan nasabah Mekaar dengan pelaku usaha berskala besar. Produk yang dihasilkan perempuan pelaku usaha mikro diharapkan memiliki akses ke pasar yang lebih luas melalui kerja sama dengan perusahaan besar di Batam, termasuk perusahaan di sektor properti.
Skema ini dikenal sebagai link and match. Perusahaan besar tidak hanya menjadi penggerak investasi, tetapi juga membuka peluang pasar bagi usaha kecil.
“Sehingga ekonomi baik di tingkat atas sampai kemudian ekonomi di tingkat rakyat itu bisa saling menguatkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi kita, terutama di daerah-daerah perbatasan,” ujar Drajat.
Gagasan tersebut menawarkan hubungan ekonomi yang lebih setara. Selama ini, pelaku usaha mikro kerap menghadapi dua persoalan sekaligus: keterbatasan modal dan kesulitan menjangkau pasar. Pembiayaan yang lebih ringan dapat membantu mereka mempertahankan produksi. Namun, akses pasar akan menentukan apakah usaha itu mampu berkembang.
Di sinilah kerja sama dengan perusahaan besar menjadi penting. Produk usaha mikro tidak cukup hanya dibuat dan dijual dalam lingkungan terbatas. Mereka membutuhkan pembeli yang lebih luas, kepastian permintaan, dan kesempatan masuk ke rantai pasok perusahaan.
PNM Siapkan Target 1,7 Juta Nasabah
Direktur Utama PNM Kindaris mengatakan perusahaan telah menyiapkan pelaksanaan program sejak Presiden menyampaikan kebijakan tersebut pada Mei 2026.
Persiapan mencakup penyesuaian kebijakan internal dan pembangunan sistem teknologi. PNM kemudian menjalankan tahap uji coba pada September untuk menguji kesiapan operasional sekaligus mengukur respons nasabah terhadap skema pembiayaan baru.
Dari tahap tersebut, PNM menemukan persoalan yang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai kriteria penerima manfaat berdasarkan tingkat kesejahteraan atau desil.
Ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan penerima program berasal dari kelompok desil 1 sampai 4. Namun, sebagian nasabah PNM yang selama ini telah menjalankan usaha ternyata berada di luar kelompok tersebut.
Persoalan ini menjadi bahan pembahasan dalam rapat koordinasi antarkementerian dan lembaga. Salah satu usulan yang mengemuka ialah penerapan aturan peralihan hingga Desember 2026 agar lebih banyak nasabah eksisting dapat memperoleh manfaat program.
PNM masih menunggu kepastian ketentuan tersebut.
Meski demikian, Kindaris memastikan perusahaan telah menyiapkan sistem untuk menjalankan program. Integrasi dengan SIKP dan sistem pertukaran data yang diperlukan juga telah melalui pengujian.
“Kami sudah siap melaksanakan program ini,” kata Kindaris.
Dalam pelaksanaannya, PNM menargetkan 1,7 juta nasabah memperoleh manfaat pembiayaan dengan bunga 8 persen hingga Desember 2026. Perusahaan juga merencanakan peluncuran program pada 23 November 2026.
Target tersebut menjadi pekerjaan besar bagi PNM. Perusahaan harus memastikan kesiapan teknologi berjalan seiring dengan ketepatan penyaluran, terutama agar nasabah yang memenuhi persyaratan benar-benar memperoleh manfaat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan program ini bukan semata jumlah perempuan yang menerima pembiayaan. Yang lebih penting ialah kemampuan mereka mempertahankan usaha, meningkatkan pendapatan, dan membangun kemandirian ekonomi keluarga.
Batam memperlihatkan peluang tersebut. Di kota yang selama ini dikenal sebagai pusat industri dan investasi itu, pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi juga menjangkau usaha-usaha kecil yang dikelola perempuan.
Sebab, ketahanan ekonomi tidak selalu bermula dari gedung industri, kawasan investasi, atau perusahaan bermodal besar. Ia juga tumbuh dari warung kecil, dapur produksi, dan tangan perempuan yang setiap hari berjuang menjaga usaha keluarganya tetap hidup.(bos)
