BATAM – Pembangunan kota tidak hanya membutuhkan jalan yang lebar, pelabuhan yang sibuk, atau fasilitas publik yang memadai. Di balik semua itu, ada pekerjaan yang tak selalu terlihat: memastikan kewenangan berjalan pada jalurnya, anggaran memiliki dasar hukum, dan kebijakan tidak saling bertabrakan.
Dua agenda DPRD Kota Batam pada Jumat, 6 November 2026, memperlihatkan sisi pekerjaan tersebut. Di satu ruang, Panitia Khusus (Pansus) membedah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Di ruang lain, pimpinan DPRD menerima kunjungan kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta untuk bertukar pengalaman mengenai pembangunan infrastruktur publik.
Keduanya memiliki persoalan berbeda, tetapi bertemu pada satu kepentingan: bagaimana tata kelola pemerintahan dan pembangunan kota berjalan dengan lebih tertib.
Pansus yang dipimpin Muhammad Syafe’i, S.T., M.M., melanjutkan pembahasan Ranperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD. Sejumlah anggota turut hadir, yakni Djoko Mulyono, S.H., M.H., Safari Ramadhan, S.Pd.I., Haji Sulaiman, dan Mangihut Rajagukguk, S.E., M.M.
Pansus tidak hanya membahas rumusan pasal. Mereka juga meminta penjelasan teknis dari Pemerintah Kota Batam melalui Bagian Hukum dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Batam, yang dipimpin Zulkarnain, S.Sos., ikut memberikan masukan mengenai pengelolaan dan penganggaran keuangan lembaga legislatif tersebut.
Bagi Syafe’i, perubahan aturan tidak cukup dilakukan dengan memperbarui sejumlah kalimat dalam regulasi lama. Materinya harus diperiksa kembali agar sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
“Sinkronisasi peraturan ini tentu sangat penting, mengingat Perda ini kita revisi salah satunya untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan, terutama peraturan yang lebih tinggi,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi penting karena Perda yang mengatur hak keuangan dan administratif anggota DPRD harus memiliki pijakan hukum yang jelas. Ketentuan daerah tidak boleh berdiri sendiri, apalagi bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
Karena itu, Pansus masih mendalami substansi Ranperda dan menyiapkan konsultasi dengan sejumlah lembaga terkait. Langkah tersebut diharapkan memperkaya referensi sekaligus menghindarkan regulasi dari persoalan hukum ketika diterapkan.
Pada hari yang sama, pembicaraan mengenai tata kelola kota berlangsung melalui jalur berbeda. Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus, menerima kunjungan kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta yang dipimpin Ketua Komisi D, Hj. Yuke Yurike, S.T., M.T. Rombongan juga didampingi Wakil Ketua Komisi Muhammad Idris dan sejumlah anggota.
Komisi D DPRD DKI Jakarta membidangi pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur publik. Mereka datang untuk menggali informasi mengenai prioritas pembangunan Batam, termasuk kontribusi infrastruktur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Yunus menyambut kunjungan tersebut dengan mengakui bahwa Jakarta memiliki perkembangan pembangunan yang jauh lebih pesat. Namun, menurut dia, Batam mempunyai karakter tata kelola yang berbeda karena keberadaan Badan Pengusahaan (BP) Batam dan statusnya sebagai kawasan khusus.
Perbedaan itu membuat pembagian kewenangan menjadi salah satu topik penting dalam diskusi.
Di Batam, pembangunan infrastruktur tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah kota. BP Batam menangani sejumlah infrastruktur strategis, antara lain jalan utama, pelabuhan laut, bandar udara, serta sarana kebutuhan umum seperti penyediaan air. Adapun Pemerintah Kota Batam lebih banyak menangani infrastruktur di lingkungan permukiman hingga kawasan hinterland.
Pembagian tugas tersebut memiliki konsekuensi terhadap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah kota harus menyesuaikan prioritasnya dengan kewenangan yang dimiliki, sementara BP Batam menjalankan tanggung jawab pada sektor strategis sesuai mandatnya.
Ketika anggota Komisi D menanyakan infrastruktur yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD, Yunus menyebut Penerangan Jalan Umum (PJU) sebagai salah satu sektor utama.
“Untuk infrastruktur yang menghasilkan PAD, yang paling besar itu sektor Penerangan Jalan Umum (PJU),” katanya.
Diskusi kemudian berkembang pada berbagai pengalaman dan kendala pembangunan infrastruktur publik di Batam. Kedua lembaga legislatif itu saling bertukar informasi mengenai kebijakan, pembagian kewenangan, serta tantangan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan.
Yunus juga memaparkan sejumlah persoalan yang dihadapi Batam. Pengalaman tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi kedua pihak, terutama dalam melihat bagaimana karakter wilayah dan struktur pemerintahan memengaruhi kebijakan pembangunan.
Pertemuan berlangsung interaktif sebelum ditutup dengan sesi foto bersama.
Dua agenda tersebut memperlihatkan bahwa pekerjaan DPRD tidak berhenti pada ruang sidang atau kegiatan seremonial. Ada regulasi yang harus dipastikan ketepatan hukumnya, ada anggaran yang perlu dicermati, dan ada pengalaman antardaerah yang bisa dipertukarkan.
Bagi Batam, tantangannya bukan semata-mata mempercepat pembangunan fisik. Kota ini juga perlu memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki dasar hukum, pembagian kewenangan berjalan jelas, dan anggaran digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sebab, kemajuan kota tidak hanya diukur dari apa yang berhasil dibangun, tetapi juga dari seberapa baik pemerintah mengatur, mempertanggungjawabkan, dan menjaga keberlanjutannya.(advertorial)
