Rapat koordinasi anggaran bukan sekadar angka—tapi cermin tekad membangun Batam dari bawah ke atas
PAD Batam 2025 kini menjadi titik tumpu yang tidak bisa diabaikan. Di balik deretan angka dan tabel, tersembunyi harapan besar: menjadikan Batam sebagai kota yang semakin mandiri secara fiskal dan semakin berdaya menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Pagi itu, Senin (7/7/2025), ruang rapat Hang Nadim di Kantor Wali Kota Batam terpancar wajah-wajah serius. Mereka bukan hanya datang untuk membahas anggaran, tapi juga menimbang masa depan Batam.
Rapat Dimulai: Menyusun Pondasi Anggaran 2026
Pemerintah Kota Batam melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Rapat Optimalisasi Pendapatan Tahun 2026. Rapat ini menjadi langkah awal penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd, memimpin langsung jalannya rapat. Ia bersama Kepala BPKAD Batam, Abd. Malik.
“Pertemuan pagi ini cukup penting, karena Pemerintah Kota Batam akan segera menyampaikan KUA/PPAS Tahun 2026 kepada DPRD Kota Batam,” ujar Jefridin membuka rapat dengan nada tegas namun hangat.
PAD Batam 2025 dan Peran Strategis Perangkat Daerah
Jefridin menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Batam menargetkan pengesahan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 pada 11 Juli 2025. Di waktu yang sama, pemerintah menyerahkan KUA/PPAS Tahun 2026 ke DPRD secara resmi. Ia mengingatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menyusun kegiatan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
“Setiap kegiatan harus mendukung 15 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam,” tegasnya.
Langkah Nyata: Dari Rencana Menjadi Aksi
Rapat koordinasi bersama para kepala Perangkat Daerah penghasil itu bukan sekadar formalitas. Di ruang rapat, mereka membedah satu per satu rancangan pendapatan dan belanja untuk tahun anggaran 2026. Pemerintah ingin semua perangkat daerah benar-benar mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada, baik dari sektor pajak maupun retribusi.
“Kita bisa tingkatkan PAD Batam jika kita bersama-sama mendorong sektor-sektor yang belum tergarap optimal,” kata Jefridin menyemangati seluruh peserta.
Peluang Baru: Rileksasi Pajak dan Penataan Reklame
Salah satu strategi dalam rapat adalah penerapan rileksasi pajak, khususnya untuk mendongkrak pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Jefridin menyoroti pula penataan ulang reklame di seluruh kota yang kini sedang berjalan.
“Penataan reklame bukan hanya soal estetika kota, tapi juga soal optimalisasi pajak. Kami berharap upaya ini berdampak langsung pada peningkatan PAD dari sektor ini,” jelasnya.
Batam Bergerak, PAD Meningkat
Pemerintah Kota Batam menyadari bahwa tidak bisa meraih kemandirian fiskal dalam semalam. Tapi lewat sinergi, perencanaan yang matang, serta langkah-langkah strategis seperti optimalisasi pajak dan efisiensi belanja, jalan menuju Batam yang kuat dan mandiri akan semakin terbuka.
Melalui rapat yang tampak sederhana itu, sesungguhnya, mereka sedang menyusun perubahan besar. Karena di setiap angka yang tercantum dalam KUA dan PPAS, terselip harapan masyarakat: agar jalan lebih baik, pendidikan makin maju, layanan kesehatan makin dekat, dan kehidupan menjadi lebih layak.
