Batamclick.com, Tanjungpinang – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan dukungannya terhadap program beasiswa pendidikan dokter spesialis dan subspesialis yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri).
Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Kemenko PMK, Redemtus Alfredo Sani, memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dan jajaran pemerintah daerah atas inisiatif tersebut. Ia menilai langkah ini sebagai bentuk nyata kepemimpinan daerah yang patut dicontoh.
“Langkah Pemprov Kepri ini adalah bentuk kepemimpinan daerah yang patut dicontoh. Pemerintah Pusat tentu mendukung penuh program seperti ini,” ujar Alfredo dalam rapat koordinasi secara daring bersama Pemprov Kepri, Senin (7/7), dari Gedung Daerah, Tanjungpinang.
Dukungan serupa disampaikan oleh Direktur Perencanaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, Laode Musafin. Ia menyebut inisiatif Kepri sangat relevan dalam mengatasi ketimpangan distribusi tenaga dokter spesialis di berbagai wilayah Indonesia.
“Kami nilai pemenuhan dokter spesialis dengan karakteristik wilayah kepulauan seperti Kepri memang sangat mendesak,” katanya.
Laode menjelaskan bahwa rasio dokter spesialis di Indonesia saat ini hanya 0,47 per 1.000 penduduk, jauh tertinggal dibandingkan Singapura dan Malaysia yang memiliki rasio di atas 2 per 1.000 penduduk.
Sementara itu, Pemprov Kepri menyampaikan harapan agar para penerima beasiswa, termasuk dari kalangan PPPK maupun fresh graduate, dapat diangkat menjadi ASN melalui skema afirmasi guna menjamin keberlanjutan layanan tenaga medis yang telah dibina.
Menanggapi hal ini, Kepala Pusat Perencanaan dan Kebutuhan ASN BKN RI, M. Ridwan, menyatakan bahwa kebijakan afirmatif bersifat institusional dapat diusulkan oleh Pemprov Kepri. Ia mencontohkan preseden serupa pada pengangkatan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai arahan Presiden RI.
“Pengadaan ASN berbasis kebutuhan sangat dimungkinkan,” kata Ridwan.
Berdasarkan pemetaan Dinas Kesehatan Kepri hingga Juni 2025, diketahui masih terdapat kebutuhan sekitar 120 dokter spesialis dan subspesialis di rumah sakit provinsi, dengan kebutuhan tertinggi di RSUD Raja Ahmad Tabib, RSJKO Engku Haji Daud, dan RSUD Embung Fatimah.
Sebagai langkah awal, Pemprov Kepri telah mengusulkan 64 calon penerima beasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dari berbagai status kepegawaian. Dari jumlah tersebut, 46 orang akan dibiayai langsung oleh Pemprov Kepri, dan 18 orang dibiayai oleh pemerintah kabupaten/kota melalui skema pembiayaan bersama (sharing budget).
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan bahwa program ini diprioritaskan bagi putra-putri daerah Kepri yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan, maupun dari masyarakat umum.
“Para penerima beasiswa wajib menandatangani kontrak kerja dan akta notaris, serta berkomitmen untuk mengabdi selama minimal 20 tahun,” jelas Ansar.
Jika penerima beasiswa melanggar komitmen tersebut, maka akan dikenai sanksi berupa denda 20 kali lipat dari total dana beasiswa yang diterima dan penonaktifan STR (Surat Tanda Registrasi) sesuai kesepakatan dengan Kementerian Kesehatan.
Ansar menambahkan bahwa program beasiswa PPDS ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kepri.
“Kami ingin masyarakat Kepri bisa mendapatkan layanan dokter spesialis di daerah sendiri, tanpa harus ke luar provinsi,” tutupnya.
Sumber, Antara
