BATAMCLICK.COM – Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam mengadakan sosialisasi bersama Kejaksaan Negeri Batam untuk membahas penyelesaian permasalahan reklame sesuai dengan Peraturan Kepala (Perka) Nomor 7 Tahun 2017. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 5 Februari 2025, di Balairungsari, Lt.3, Gedung Bida Utama, dan dihadiri oleh ratusan mitra usaha di bidang reklame serta asosiasi periklanan Kota Batam.
Dalam acara tersebut, dua narasumber utama hadir, yaitu Ponco Indro Subekti, Direktur Infrastruktur Kawasan BP Batam, dan I Ketut Kasna Dedi, Kepala Kejaksaan Negeri Batam. Juga turut hadir Kepala Satuan Internal BP Batam, Imbuh Agustanto, serta pejabat eselon III dan IV di lingkungan BP Batam.
Sosialisasi Penertiban Reklame
Dalam sambutannya, Ponco Indro Subekti menekankan pentingnya langkah penertiban reklame agar sesuai dengan Masterplan yang berlaku.
“Banyak reklame yang tidak sesuai dengan Masterplan, dan kami akan melakukan identifikasi, sosialisasi, serta peringatan. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian negara, menjaga iklim investasi, dan memperindah estetika kota,” ungkap Ponco.
Kegiatan ini bertujuan untuk menertibkan mitra usaha yang belum memenuhi ketentuan Perka, guna menciptakan tata kelola reklame yang lebih tertib dan estetis. Berdasarkan data per Januari 2025, Ponco menjabarkan kondisi eksisting, di mana ditemukan 60 perusahaan reklame dengan status Izin Mati, 25 perusahaan tidak berizin, 69 perusahaan neonbox, dan 120 perusahaan tidak berizin serta tidak sesuai Masterplan.
“Banyaknya reklame yang tidak berizin dan tidak sesuai Masterplan berpotensi merugikan negara,” jelas Ponco. Penataan reklame diharapkan dapat memberikan dampak positif, memperindah wajah Kota Batam, serta menarik minat masyarakat dan investor.
Kepatuhan terhadap Regulasi Ditekankan
Kepala Kejaksaan Negeri Batam, I Ketut Kasna Dedi, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada untuk mendukung kelancaran investasi di Batam.
“Mari kita bersama-sama menaati aturan yang ada agar dapat mencapai investasi yang lebih baik. Regulasi ini dibuat untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang tertib dan sesuai hukum,” tegas Kasna kepada para pengusaha yang hadir.
Kasna juga menyarankan BP Batam untuk melakukan peringatan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah tindakan lebih lanjut. Kejaksaan, lanjutnya, berperan dalam mengawal dan mendampingi hukum, serta memastikan adanya solusi yang menguntungkan bagi semua pihak.
“Kami dapat mengajukan pembubaran PT jika terjadi pelanggaran tertentu. Namun, kami lebih memilih mencari solusi daripada hanya menindak. Ini penting untuk menjaga investasi di Batam dan menata kota agar menjadi lebih indah dan tertib,” kata Kasna.
Sinergi untuk Tata Kelola Reklame yang Tertib
Melalui kegiatan sosialisasi ini, BP Batam berharap bisa membangun sinergi yang kuat antara pemerintah, penegak hukum, asosiasi, dan mitra usaha, sehingga tercipta tata kelola reklame yang berizin dan sesuai dengan Masterplan. BP Batam juga menegaskan komitmennya untuk mendukung pengembangan Kota Batam sebagai kawasan strategis nasional yang rapi dan indah.
BP Batam berharap dengan adanya langkah penertiban ini, Batam akan menjadi kota yang lebih tertata, estetis, dan ramah investasi, serta bebas dari reklame yang merugikan.***
