Batamclick.com,
Enam narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Padang, Sumatra Barat (Sumbar) keluar dari penjara usai menerima amnesti dari Presiden RI Prabowo Subianto.
“Enam narapidana telah keluar dari usai memperoleh amnesti atau pengampunan dari Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Kelapa Lapas Padang Junaidi Rison di Padang, Minggu.
Ia menerangkan amnesti yang diberikan oleh presiden kepada warga binaan tersebut adalah bagian dari program pemulihan keadilan dan rekonsiliasi nasional.
Enam narapidana di Lapas Padang yang memperoleh amnesti tersebut seluruhnya tersangkut kasus narkoba dengan status penyalahguna, sebagaimana ketentuan pasal 127 Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Mereka semua berjenis kelamin laki-laki dengan masa hukuman rata-rata selama dua tahun lebih, dan paling rendah dihukum satu tahun delapan bulan.
“Narapidana narkotika yang memperoleh amnesti hanya mereka yang berstatus sebagai pemakai atau penyalahguna, bukan kurir ataupun bandar,” tegas Junaidi.
Menurutnya amnesti diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif, termasuk menunjukkan perilaku baik selama masa pembinaan.
Selain itu para narapidana yang memperoleh amnesti tidak terlibat dalam kasus yang dikecualikan dalam ketentuan hukum.
Enam narapidana yang tersangkut masalah penyalahgunaan narkoba itu akhirnya bisa keluar dari penjara dengan tersenyum menuju rumah masing-masing setelah memperoleh amnesti.
Junaidi yang didampingi oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Mai Yudiansyah menjelaskan bahwa pemberian amnesti itu tidak datang begitu saja, akan tetap sudah melalui proses yang panjang serta seleksi yang ketat.
Kepala Sub Seksi Registrasi Lapas Padang Elika menceritakan pada awalnya jumlah nama yang diusulkan oleh Lapas Padang ada sebanyak 484 narapidana.
Namun dari ratusan nama itu akhirnya hanya enam nama yang disetujui, hal ini membuktikan betapa ketatnya proses seleksi yang diterapkan.
Elika menerangkan proses pengajuan nama juga sudah dimulai dari akhir 2024 lalu, lalu terus bergulir hingga akhirnya enam narapidana mendapatkan amnesti.
Proses dimulai dari verifikasi nama terpidana yang sesuai dengan kriteria, kemudian draft nama dikirimkan ke Kantor Wilayah untuk diteruskan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Verifikasi akhir berada di tingkat pusat dengan menyertakan pertimbangan dari DPR serta nasehat tertulis Mahkamah Agung RI.
Kepala Lapas Padang Junaidi Rison berharap pemberian amnesti ini dapat memotivasi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian produktif di tengah masyarakat.
“Kami menyambut baik kebijakan ini sebagai bentuk perhatian negara terhadap proses reintegrasi sosial warga binaan, ini juga menjadi dorongan bagi yang lain untuk terus berkelakuan baik selama menjalani masa pidana,” katanya.
Untuk diketahui program amnesti juga merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mengurangi kelebihan kapasitas yang dialami seluruh Lapas, serta memperkuat pendekatan kemanusiaan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.
Sumber, Antara
