Batamclick.com , Suatu kebanggaan jika 281 juta konsumen Indonesia, kini telah dipayungi oleh sebuah produk hukum yang bertajuk UU Perlindungan Konsumen (UUPK), yakni UU No. 8 Tahun 1999.
UUPK yang disahkan pada 25 tahun silam di era Presiden BJ Habibie ini merupakan UU yang berkarakter general, maka kadang disebut sebagai “UU Payung” (umbrella act).
Oleh karenanya substansi UU Perlindungan Konsumen juga berkarakter general (bersifat umum), dan bisa diterapkan pada semua komoditas, baik komoditas barang dan atau jasa. Tidak salah juga jika UUPK disebut sebagai “UU sapu jagat”.
Sejatinya, kendati telah berusia lebih dari seperempat abad, secara umum substansi UUPK masih bisa mengakomodasi berbagai persoalan konsumen di Indonesia, namun berkelindan dengan berbagai isu perlindungan konsumen yang bergerak progresif, substansi UUPK memang tampak limbung saat diimplementasikan untuk melindungi konsumen.
Oleh karenanya, menjadi sangat wajar, jika publik meminta DPR dan pemerintah untuk merevisi/mengamandemen UU Perlindungan Konsumen.
Gayung bersambut. Aspirasi publik mendapat respons dari pemerintah dan DPR, tersebab kini amandemen UU Perlindungan Konsumen sudah diakomodasi dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR, dan menjadi Prolegnas prioritas.
Kini amandemen UU Perlindungan Konsumen sedang digodok secara intens oleh Komisi VI DPR. Banyak pemangku kepentingan yang telah dimintai masukan melalui proses rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Lalu, isu apa saja yang musti diakomodasi dan diperhatikan oleh DPR, dan juga eksekutif? Ibarat the ten commandment, maka setidaknya terdapat 10 poin yang musti mendapatkan perhatian serius untuk mengamandemen UU Perlindungan Konsumen.
Pertama, mengusung isu paradigma konsumsi berkelanjutan (sustainable consumption). Isu ini sangat penting seiring dengan fenomena perubahan iklim global, bahkan krisis iklim. Fenomena perubahan iklim dan klimaksnya krisis iklim, salah satu pemicu signifikannya adalah pola konsumsi yang tidak berkelanjutan.
Oleh karena itu amandemen UU Perlindungan Konsumen musti mengusung isu konsumsi berkelanjutan, sejak dari sisi hulu (oleh pelaku usaha), hingga sisi hilir (oleh konsumen). Konsumsi berkelanjutan berkarakter multi dimensi, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, atau bahkan lingkungan. Kesukaan mengonsumsi minuman manis dalam kemasan (MBDK) dan aktivitas merokok, adalah salah satu wujud pola konsumsi yang tidak berkelanjutan.
Kedua, perlindungan konsumen rentan. Karakter dan kondisi fisik konsumen sangatlah berbeda dengan konsumen secara umum. Konsumen rentan meliputi, antara lain kelompok difabel, orang tua, orang sakit, ibu hamil, anak-anak, dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya. Hak hak mereka musti diakomodasi dalam UUPK.
Dalam ranah pelayanan publik, produk barang dan atau jasa, hak-hak mereka sering terpinggirkan. Bandingkan dengan negara lain yang sangat peduli dengan hak konsumen rentan, misalnya produk barang (seperti minuman) yang labelnya bisa dibaca dengan huruf Braile.
Ketiga, perlindungan konsumen produk adiktif. Karakter produk adiktif berbeda dengan produk umum, sehingga pendekatan hukumnya berbeda. Produk adiktif, seperti rokok, minuman keras, atau bahkan minuman manis dalam kemasan (yang akan dikenakan cukai oleh Kemenkeu), musti ada aspek pengendalian berbasis UUPK, pengendalian/pembatasan pemasaran, promosi, dan periklanan.
Masifnya iklan produk adiktif menjadi kontra produktif dari sisi hak dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, substansi UUPK jangan sampai justru dijadikan klaim oleh industri adiktif (khususnya rokok) sebagai sarana untuk promosi dan edukasi pada konsumen, seperti praktik selama ini.
Keempat, imunitas konsumen. Kini, berdasar hasil survei Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Kemendag, konsumen Indonesia sudah pada level kritis, dengan skor 60,11. Dan satu step lagi naik ke level berdaya. Tingkat kekritisan ini hendaknya dijaga agar tidak menjadi kontra produktif bagi konsumen, akibat adanya gugat balik oleh pelaku usaha, atau bahkan laporan pidana.
Amandemen UUPK musti membentengi aspek imunitas konsumen dari potensi gugat balik dan laporan pemidanaan oleh pelaku usaha nakal. Aksi gugat balik dan bahkan laporan pidana pada konsumen, adalah upaya membungkam sikap kritis konsumen.
Kelima, penguatan kelembagaan perlindungan konsumen. Di dalam UUPK, terdapat tiga kelembagaan perlindungan konsumen, yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat (LKSM). Ketiga lembaga ini perlu penguatan, baik dari sisi struktur, kewenangan, dan pembiayaan. Sudah banyak pihak yang menyorot, khususnya BPKN dan BPSK, yang dianggap belum efektif menjadi institusi untuk melindungi konsumen di Indonesia; tersebab adanya persoalan sistemik dari sisi struktur kelembagaan. Hal inilah yang musti dirombak via amandemen UUPK.
Keenam, penyelesaian sengketa berbasis daring (Online Dispute Resolution/ODR). Fenomena digital ekonomi begitu kuat, mengusung banyak manfaat bagi konsumen dan pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain berkelindan dengan itu, potensi timbulnya sengketa juga sangat tinggi, bahkan masif.
Oleh sebab itu, jika timbul sengketa musti diselesaikan dengan mekanisme yang integratif dan berbasis digital/daring, yaitu berbasis online dispute resolution (ODR). Mekanisme ini sudah banyak dipakai oleh negara maju.
UUPK musti mengakomodasi ODR, guna mengakselerasi penyelesaian sengketa konsumen yang cepat, efektif, dan efisien. Penyelesaian sengketa secara konvensional tidak sejalan dengan spirit dan fenomena teknologi dan ekonomi digital, yang saat ini sudah menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat konsumen.
Ketujuh, keterlibatan konsumen dalam menentukan kebijakan harga suatu komoditas, baik barang dan atau jasa. Hal ini sangat penting agar formulasi harga/tarif yang ditetapkan tidak bias oleh kepentingan produsen/pelaku usaha.
Keterlibatan konsumen, atau yang terwakili oleh lembaga konsumen, sangat mendesak, terutama untuk essensial commodity dan atau essensial services; misalnya harga bahan pangan, tarif listrik, harga BBM, atau bahkan tarif jalan tol. Keterlibatan itu akan menjadi parameter konkrit, agar formulasi suatu harga/tarif benar-benar mengakomodasi spirit perlindungan konsumen, khususnya dari sisi kemampuan membayar. Sebagai contoh, keterlibatan konsumen/lembaga konsumen dalam menentukan tarif awal suatu ruas jalan tol.
Kedelapan, memandatkan adanya peraturan daerah (perda) tentang perlindungan konsumen. Penguatan regulasi perlindungan konsumen sangat penting di level daerah, sebab banyak sekali isu konsumen di level lokal yang kadang tidak tertangani pemerintah pusat. Oleh sebab itu keberadaan Perda Perlindungan Konsumen sangat diperlukan.
Saat ini sudah ada beberapa daerah yang membuat Perda tentang Perlindungan Konsumen, seperti di Pemkot Lombok (NTB) dan Pemkot Payakumbuh di Sumbar. Banyak persoalan dan isu konsumen lokal yang memerlukan elaborasi dari sisi regulasi lokal, yang terwadahi dalam suatu perda.
Dalam hal ini layak dijadikan contoh adalah perda tentang kawasan tanpa rokok (KTR), yang merupakan mandat dari UU tentang Kesehatan dan PP tentang Kesehatan. Saat ini di seluruh Indonesia sudah terdapat 514 daerah yang membuat regulasi tentang KTR.
Kesembilan, tanggung jawab kementerian/lembaga yang lintas sektoral. Isu konsumen sangat holistik, lintas sektoral, lintas kementerian dan lembaga. Oleh sebab itu sangat tidak cukup jika isu perlindungan konsumen hanya dicangkokkan pada Kementerian Perdagangan saja (seperti saat ini), tapi musti multikementerian, multikelembagaan.
Kementerian/lembaga yang secara spesifik mengurusi isu konsumen, harus dimasukkan dalam amandemen UUPK, misalnya untuk urusan internet yang menjadi tugas pokok fungsi (tupoksi) adalah Kementerian Digital dan Telekomunikasi (Komdigi).
Kesepuluh, adanya lembaga khusus yang menerbitkan dan mengontrol perjanjian standar di sektor jasa, khususnya di sektor jasa finansial. Di sektor jasa, hak konsumen sering ditelikung oleh adanya klausula baku dalam perjanjian standar. Sementara secara faktual dan normatif konsumen tidak memahami konten perjanjian standar, apakah ada penyusupan pasal klausula baku atau tidak.
Oleh sebab itu, sangat mendesak adanya lembaga khusus yang menerbitkan dan mengawasi perjanjian standar, misalnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk sektor jasa keuangan, seperti perbankan, asuransi, leasing, dan lainnya.
Dalam pada itu, selain 10 poin tersebut, ada aspek yang perlu dicermati, yakni terminologi “konsumen antara”.
Sebaiknya UUPK tetap mengusung isu terminologi konsumen akhir (end user), bukan “konsumen antara”. Dengan tetap mengusung terminologi konsumen akhir, ideologi dan keberpihakan UUPK menjadi lebih jelas, yakni untuk melindungi dan memberdayakan hak-hak konsumen.
Sementara konsumen antara dari aspek normatif lazimnya sudah diakomodasi dalam berbagai UU dan regulasi turunannya. Jadi, jika terjadi sengketa “antar-konsumen antara” itu penyelesaiannya adalah berbasis bussiness to bussiness. Jadi bukan merujuk pada UUPK, yang peruntukkan dan keberpihakannya memang terfokus untuk konsumen akhir.
Itulah sederet poin penting yang seyogyanya diakomodasi dalam proses amandemen UUPK. Tentunya masih banyak poin lain yang secara akademis dan normatif bisa diakomodasi dalam proses pembahasan amandemen tersebut.
Harapannya, tentu agar UUPK hasil amendemen mampu melahirkan substansi hukum di bidang perlindungan konsumen yang holistik dan komprehensif, sehingga efektif untuk melindungi konsumen saat diimplementasikan.
Namun faktor keterpengaruhan efektivitas sebuah produk hukum bukanlah tunggal. Menurut Jeremy Bentham, dalam sebuah doktrin hukumnya, bahwa terdapat tiga indikator efektivitas sebuah produk hukum, yakni aspek substansi hukum, aspek struktur hukum, dan terakhir adalah aspek kultur hukum.
*) Tulus Abadi, pegiat perlindungan konsumen, Ketua Pengurus Harian YLKI 2015-2024, kini Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI)
Sumber, Antara
