Tak Bayar Pajak Kendaraan, Dampaknya Pada Pencairan Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas

BATAMCLICK.COM, BATAM – Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri mengadakan razia, Kamis (7/2/2019) kemarin. Pihak PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Kepri juga ikut serta dalam razia tersebut.

PT Jasa Raharja ikut merazia sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Sebab, SWDKLLJ dibayar bersamaan pajak yang tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Kepala Operasional PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Kepri Masna Firles saat diwawancara pada kesempatan itu mengatakan, akibat pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak yang di dalamnya terikut bayar SWDKLLJ karena satu paket, akan berdampak pada pencairan santunan kepada korban lalu lintas.

“Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu kewajiban masyarakat sebagai pemilik kendaraan bermotor membayar wajib Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Yang fungsinya untuk korban yang ditabrak oleh kendaraan bermotor apabila di jalan. Apabila pemilik kendaraan tidak membayar SWDKLLJ, maka nanti jika ada korban yang disebabkan oleh kendaraan tersebut, jaminan kami itu akan terhambat,” jelas Masna Firles.

“Kami tidak bisa segera membayarkan karena si pemilik kendaraan yang menabrak yang harusnya sudah membayar belum membayar,” tambahnya.

Dijelaskan Masna, payung hukum pengutipan SWDKLLJ, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

“Jadi salah satu kewajiban masyarakat yaitu SWDKLLJ pemilik kendaraan bermotor membayar dari SWDKLLJ yang besarnya ditentukan menteri keuangan,” ungkap Masna.

Besar santunan yang dibayarkan Jasa Raharja sesuai yang tertera pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagai pengganti PMK Nomor 36 Tahun 2008.

Lebih detail Masna jelaskan antara lain, pertama untuk korban meninggal, ketentuan lama mendapat Rp 25 juta, maka di ketentuan baru Rp 50 juta.

Kedua cacat tetap (maksimal), ketentuan lama mendapat Rp 25 juta, maka di ketentuan baru Rp 50 juta.

Ketiga biaya perawatan (maksimal), ketentuan lama mendapat Rp 10 juta, maka di ketentuan baru Rp 20 juta.

Dan keempat biaya penguburan , ketentuan lama mendapat Rp 2 juta, maka di ketentuan baru Rp 4 juta. Sementara manfaat tambahan baru yang layani dari manfaat  SWDKLLJ  ini adalah penggantian biaya P3K sebesar RP 1 juta dan penggantian biaya ambulans Rp 500 ribu. 

Sebelum diberitakan, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri Reni Yusneli mengatakan sebanyak 40 persen kendaraan di Kepri tidak membayar pajak.

Artinya kurang lebih sebanyak 400.000 kendaraan di Kepri tidak melakukan pembayaran pajak dari total 1 juta lebih kendaraan yang ada di Kepri.

Hal tersebut dikatakan Reni Yusneli setelah melihat data dari 2004 sampai saat ini, dari kendaraan bermotor di Kepri mencapai 1 jutaan, hanya 60 persen yang bayar pajak.

“Ada 1 juta lebih, yang bayar pajak itu sekitar 60 persen saja. Sisanya tidak aktif alias tidak bayar pajak. Data ini diambil berdasarkan data mula-mula 2004 sewaktu provinsi Kepri memisahkan dari provinsi induknya Riau. Yang 40 persen memang, bisa jadi kendaraan ada yang tak jalan.  Bisa juga mobilnya di bengkel saja. Sehingga mereka tidak bayar pajak,” jelas Reni Yusneli.

Ia menambahkan, tujuan razia yang digelar Kamis (7/2) di Batam Center, selain memberikan efek jerah kepada masyarakat yang pasif membayar pajak, juga bertujuan untuk mengoptimalkan update kendaraan yang aktif dan yang tidak aktif.

Untuk awal tahun ini, razia pajak kendaraan perdana digelar di Batam.

Reni memaparkan, di Kepri, ada 10 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2RD Provinsi Kepri serentak tahun menggelar razia pajak kendaraan.

Pertama UPT BP2RD Batam Center, Kedua UPT BP2RD Batu Aji, ketiga UPT BP2RD Tanjungpinang, UPT BP2RD Karimun, UPT BP2RD Tanjungbatu, UPT BP2RD Bintan, UPT BP2RD Lingga, UPT BP2RD Anambas, dan UPT BP2RD Natuna.

“Khusus di Batam, kami minta dalam satu tahun ini setidaknya 18 kali digelar razia. Untuk di luar Batam delapan kali minimal. Tapi tergantung keadaan. Bila memungkinkan ya kenapa tidak. Pada prinsipnya, razia ini juga bertujuan untuk menaikan pendapatan daerah. Cuman, kapan dan dimana kami gelar rahasia. Karena sifatnya mendadak. Macam razia ini, ini saja bocor informasiny di FB,” jelas Reni Yusneli.

Ketika disinggung pemutihan pajak untuk 2019, belum ada rencana Pemprov Kepri.

Sebab, kata Reni Yusneli, belum lama ini juga sudah digelar pemutihan pajak kendaran.

“Nanti masyarakat kebanyakan menunggu pemutihan kalau terus-menerus. Nanti kesannya kurang mendidik. Ada tempo waktu tentunya,” katanya.

Wagub Ikut Razia

Puluhan kendaraan terjaring razia yang digelar di Depan Edukits,  Kamis (7/2/2019)  siang.

Petugas gabungan dari Polri,  PT. Jasa Raharja Persero,  dan Pemprov Kepri mengarahkan kendaraan untuk dimintai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Wakil Gubernur Provinsi Kepri Isdianto dan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepri Reni Yusneli ikut dalam razia itu.

Isdianto,  ikut menanyakan STNK pengemudi untuk melihat pajak kendaraan hidup atau sudah habis masa berlakunya.

“Selamat siang pak,  Izin pak,  bisa kami lihat STNK nya?,” kata Isdianto.

“Maaf,  ini dalam rangka apa ya pak?  Oh… Razia gitu?  Ok pak,” sahut seorang pengendara.

Wakil Gubernur Isdianto ikut dalam razia kendaraan bermotor yang digelar petugas gabungan, Kamis (7/2/2019). (TRIBUNBATAM/Leo Halawa)Kendati, pengemudi mobil Avanza putih itu pun,  memperlihatkan STNK. Kebetulan pajak kendaraan motornya hidup.

“Baik,  makasih ya pak,  makasih sudah taat pajak,” kata Isdianto dengan sikap hormat kepada pengemudi itu.

Sementara itu,  Reni Yusneli mengatakan razia itu dilakukan lantaran pajak kendaraan di Kepri kebanyakan tidak bayar. “Makanya digelar razia,” katanya.

Pantauan di lapangan,  suasana sesaat riuh. Beberapa kendaraan lain yang mengetahui adanya razia,  langsung balik kanan menghindari.

Dan ada pula yang Pura-pura berhenti.  Hingga berita ini dibuat,  razia masih berjalan.

Artikel dilansir dari TribunBatam