KSOP Karimun Usulkan Audit Pembangunan Pelabuhan Malarko

Pembangunan Pelabuhan Petikemas Malarko di Pelambung Desa Pongkar Kecamatan Tebing, yang terhenti bertahun-tahun lamanya dan terbengkalai, telah menelan anggaran dari APBN senilai Rp220 M lebih

Pembangunan Pelabuhan Petikemas Malarko di Pelambung Desa Pongkar Kecamatan Tebing, yang terhenti bertahun-tahun lamanya dan terbengkalai, telah menelan anggaran dari APBN senilai Rp220 M lebih

BATAMCLICK.COM: Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungbalai Karimun menyampaikan usulan audit proyek nasional Pelabuhan Petikemas Malarko, yang terletak di Pelambung Desa Pongkar Kecamatan Tebing.

Kasi Lalulintas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan KSOP Tanjungbalai Karimun, Mappeati mengatakan, audit itu disampaikan kepada Dirjen Perhubungan Laut, pada 1 November kemarin.

“Respon dari Dirjen nanti mereka akan evaluasi, untuk melihat apa manfaatnya ke masyarakat. Alasan harus diaudit adalah, kan tanah di pelabuhan itu belum bersertifikat, sudah dipastikan belum ada sertifikatnya,” ucap Mappeati saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (6/11).

Hanya saja, Mappeati tidak mau mengatakan jika terjadi kesalahan dalam proses pembangunannya, karena yang dibangun adalah wilayah laut dan menggunakan tiang pancang.

“Ini kan sudah mau menuju ke darat, nah daratnya itu yang mau dibebaskan. Tapi belum ada sertifikatnya,” jelas Mappeati lagi.

Sehubungan ada informasi bahwa akan dilanjutkan pembangunan pelabuhan malarko yang sempat mangkrak bertahun lamanya, Mappeati pun bergegas mengajukan audit terlebih dahulu.

“Saya masuk kesini April 2018 kemarin. Saya tidak tahu persis siapa pemborongnya, dimana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) nya dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nya siapa. Nah jika itu kembali akan dilanjutkan pembangunannya, saya minta agar diaudit dulu, yang dibangun yang lama sampai dimana, terus mulai dibangun yang baru sampai dimana, begitu yang saya maksud,” katanya.

Mappeati menilai, fasilitas di Pelabuhan Petikemas Malarko seharusnya memiliki lahan yang cukup luas, karena akan ada fasilitas kantor bersama, mulai dari kesehatan pelabuhan, Bea dan Cukai, Polisi Pelabuhan, KSOP dan sebagainya, yang membutuhkan sekitar satu hektare lahan.

Kasi Lala dan Kepelabuhanan KSOP Tanjungbalai Karimun, Mappeati.

Kasi Lala dan Kepelabuhanan KSOP Tanjungbalai Karimun, Mappeati.

Belum lagi fasilitas pergudangan yang membutuhkan lahan seluas dua hektare, sehingga seluruh kebutuhan atas lahan tersebut harus dipenuhi, karena pelabuhan skala nasional.

“Kalau yang sudah dibangun pemerintah daerah itu ya hanya sebatas jalan saja, tanah disampingnya tidak punya sertifikat, jadi terhambat juga. Artinya yang baru dibebaskan itu hanya jalan, untuk gudang dan kantor belum ada. Saya sudah bicarakan ini dengan Bupati Karimun Aunur Rafiq, tapi responnya nanti diusahakan,” terang Mappeati


Seperti diketahui, proyek skala nasional Pelabuhan Petikemas Malarko yang berlokasi di Pelambung Desa Pongkar Kecamatan Tebing, telah dikerjakan sejak tahun 2008 silam dengan menggunakan anggaran dari APBN senilai Rp220 Miliar lebih.

Namun hanya berjalan tiga tahun pengerjaannya, pembangunan pelabuhan tersebut terhenti dan tak tuntas. Tidak diketahui penyebab proyek tersebut mangkrak. Padahal belum sampai 50 persen pembangunannya.

Pantauan di lokasi Pelabuhan Petikemas Malarko, tiang pancang sejauh sekitar satu kilometer dibangun dari arah laut menuju darat, namun belum ada sambungan pelabuhan yang akan menghubungkan antara pelabuhan dengan wilayah darat. Sehingga tidak dapat menuju pelabuhan dan harus menggunakan kapal.

Sementara bagian darat, sudah dibangun jalan dari pemukiman warga menuju arah laut sekitar 500 meter, separuh jalan sudah diaspal dan sisanya masih berupa tanah timbunan di wilayah bibir pantai.(gan)

Mungkin Anda juga menyukai